Skema Berbagi Jaringan Dinilai Pro-Rakyat

Dari sisi efektivitas, hal tersebut sangatlah tidak tepat dan hanya bermuara pada pemborosan. Memang operator tertentu akan diuntungkan, namun sama sekali tidak pro-rakyat.

"Oleh sebab itu kami mendorong agar persaingan semakin baik, tarif off net harus setransparan mungkin," kata Syarkawi.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, berpandangan sama dengan Menkominfo. Menurut dia, penyelesaian revisi ini sangatlah mendesak.

Sebab, di tengah teknologi yang berkembang pesat ini, regulasi juga harus cepat mengimbangi.

Seperti diketahui aturan PP 52 dan 53 saat ini hanya fokus menjamah unsur telekomunikasi di ranah telepon dan pesan singkat, padahal tren telekomunikasi sudah berubah ke layanan data.

"Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 52 dan 53 yang memungkinkan berjalannya sharing kapasitas sangat diperlukan," ujarnya.

Dengan berbagi jaringan, masyarakat mendapatkan akses lebih merata dan industri menjadi lebih efisien serta ketersediaan infrastruktur telekomunikasi bisa semakin cepat meluas.

Saat ini, sebagian besar KPBU atas pembangunan infrastrukur telekomunikasi di luar pulau jawa (80 persen) dilakukan oleh satu operator telekomunikasi.