Skema KPBU Pembangunan Bandara & Urgensi RUU Manajemen Wilayah Udara
Oleh Yaries Mahardika Putro*
Sabtu, 24 Juni 2023 – 17:01 WIB
Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya Yaries Mahardika Putro. Foto: Dokumentasi pribadi
Namun, pertimbangan pertahanan dan keamanan nasional juga harus diperhatikan. Pangkalan udara TNI Angkatan Udara Iswahjudi yang berada di Madiun memiliki skuadron tempur yang berdekatan dengan Bandara Dhoho.
Masalah operasional dari perspektif sipil-militer harus dipertimbangkan, termasuk kepastian hukum dalam publikasi informasi aeronautika mengenai daerah terlarang. Keamanan penerbangan sipil tidak boleh dikompromikan.
Harus ada solusi untuk itu. Oleh karena itu, sudah saatnya ada Rancangan Undang-Undang Manajemen Wilayah Udara Nasional.(***)
*Penulis adalah Dosen Hukum Udara & Ruang Angkasa Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU tidak hanya sebagai solusi pendanaan pembangunan bandara, tetapi juga memungkinkan keterlibat swasta.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Celebi Aviation Operasikan Layanan Ground Handling di Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai
- Wujud Rasa Syukur Setelah Terima SK, Ribuan PPPK Banyuwangi Sumbang Bibit Pohon
- PPPK Paruh Waktu Terima SK, Langsung Mendapat Kepastian Jaminan Hari Tua
- Libur Nataru 2025/2026, Pertamina Patra Niaga Beri Diskon Avtur
- Menyambut Libur Nataru, InJourney Airports Pastikan Kesiapan 37 Bandara
- Pemerintah Harus Menertibkan Bandara yang Beroperasi Tanpa Kendali Negara
JPNN.com




