Soal Anggaran Gaji PPPK dari Jalur Honorer, nih Penjelasan Kepala BKN
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah pusat tidak memaksa pemda melaksanakan rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada awal Februari mendatang.
Rekrutmen tahap pertama dari honorer K1 (kategori satu), K2 (kategori dua), dan penyuluh dari usulan Kementerian Pertanian (Kementan) hanya diperuntukkan bagi daerah yang mau menyiapkan anggaran gaji bagi PPPK.
"Pusat tidak memaksakan. Kalau daerah enggak mau ya tidak apa-apa. Tidak usah minta PPPK," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam pesan singkatnya kepada JPNN, Senin (21/1).
Dia memahami bila ketentuan tersebut akan menyulitkan daerah yang pendapatan asli daerahnya (PAD) kecil.
Itu sebabnya, pemerintah meminta komitmen kepala daerah dalam perekrutan PPPK tahap satu dari honorer K1/K2 lewat SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak). Dengan SPTJM, pemda bersedia menanggung beban gaji PPPK.
SPTJM. Foto: Istimewa for JPNN.com
Menurut Bima, sumber gaji PPPK tidak 100 persen ditanggung APBN. Pemda juga harus mengalokasikannya dalam APBD.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, jika pemda tidak siap menganggarkan gaji PPPK dari jalur honorer K2 dan K1, ya tidak usah merekrut PPPK.
- Info Terbaru untuk Honorer Bodong Pengin jadi PPPK 2024, Sorry Ye
- KemenPAN-RB Tetapkan 1,28 Juta Formasi CPNS & PPPK 2024, Honorer K2 - Non-K2 Diprioritaskan
- 1,7 Juta Honorer jangan Yakin Dahulu Kantongi NIP PPPK 2024, Cermati Pernyataan BKN Ini
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru Keluar, Ada soal Pengangkatan PPPK 2024 Terbesar, Honorer K2 Teknis Harap-Harap Cemas
- Honorer K2 Teknis Berharap Diangkat PPPK, Tak Masalah Masuk Formasi Lulusan SD
- Pengangkatan PPPK 2024 Terbesar untuk Honorer K2 & Non-K2 Teknis Lulusan SD