Honorer K2 Simpulkan Pemerintah tak Siap Rekrut PPPK

jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 menilai, syarat adanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang harus diteken kepala daerah dalam rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) sebagai bukti ketidaksiapan pemerintah.

Pemerintah pusat yang kini tengah kesulitan anggaran mengalihkan beban kepada daerah. Kepala daerah dipaksa menyediakan anggaran di APBD untuk gaji PPPK yang direkrut dari tenaga honorer.

"Ini kebijakan yang betul-betul menyengsarakan honorer K2. Kami diakal-akalin dan dizalimi," kata Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kalimantan Timur Makkullau kepada JPNN, Minggu (20/1).

Dia menyebutkan, honorer K2 tua (usia di atas 35 tahun) dibujuk menjadi PPPK dengan iming-iming gaji setara PNS. Dengan dialihkan tanggung jawab ke daerah, timbul rasa pesimistis. Mengingat banyak pemda dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah.

"Pemerintah sekarang kebijakannya aneh-aneh, makanya dia bebankan PPPK dari honorer K2 ke daerah. Sudah tahu anggaran belanja pegawai daerah over load semua. Semua sudah pada minus, eh malah dibuat aturan bgitu," ucapnya.

SPTJM. Foto: Istimewa

Dia mengungkapkan, seandainya jatah penerimaan CPNS 2018 diberikan kepada honorer K2, masalahnya sudah selesai. Tinggal menyelesaikan masalah honorer non-kategori lewat jalur PPPK.