Soal Belanja Alutsista Rp 1.700 T, Andi Widjajanto Nilai Kemenhan Sudah Jalankan Prosedur

"Idealnya di KPM II antara tahun 2014-2019 alokasi anggaran pertahanan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sudah ke arah 1,5% dari PDB, tapi nyatanya sekarang kita masih mandek di 0,7-0,8% dari PDB. Jadi, ada persoalan itu untuk Pak Prabowo," ungkapnya.

PR ketiga, sambung eks Sekretaris Kabinet ini, Prabowo mesti menawarkan rencana strategis (renstra) baru untuk kebutuhan 2024-2044. Dengan demikian, strategi hankam Indonesia berkesinambungan.

"Untuk melakukan itu, ada proses kebijakan yang dilakukan oleh Kemhan, yaitu empat pendekatan tadi," ujarnya. "Pertama, adalah pendekatan politik pertahanan yang sudah selesai."

Kedua, menyusun skenario ancaman. Ini menjadi tugas intel pertahanan dan TNI. "Kuncinya di dokumen analisa lingkungan strategis yang dilaksanakan oleh Dirjen Strahan. Ini juga sudah ada," ungkapnya.

"Yang kita bicarakan sekarang (rencana anggaran Rp 1.700 triliun red) adalah yang paling ujung, yaitu pengembangan kapabilitas dan anggarannya. Untuk pengembangan kapabilitasnya juga sudah ada, namanya postur pertahanan. Kita sudah punya rancangan postur yang ideal sampai 2029. Itu sudah ada dokumennya," imbuhnya.

Andi melanjutkan, pemerintah lalu mengkalkulasi anggaran memakai ketiga pendekatan tersebut. Dengan demikian, tersusunlah rancangan Perpres Alpalhankam Kemhan-TNI senilai Rp 1.700 triliun.

"Ributnya Rp 1.700 triliun apakah ini terlalu besar? Ya, relatif, gimana cara kita hitungnya. Tapi, proses kebijakan pertahanan untuk menghasilkan Rp 1.700 triliun itu, Kemhan sudah menjalankan prosedur yang memang harus dilakukan," tutupnya. (ant/dil/jpnn)