Soal Dugaan Banyak ASN yang Berpolitik, Analis Usakti: Sangat Berbahaya

“Sangat mungkin seperti itu. Potensi perilaku korup pun menjadi tinggi. Karena bisa jadi bukan hanya kendaraan, namun anggaran dinas juga bisa dipakai untuk kegiatan politik,” kata Trubus.
Dampak lain yang tak kalah serius dari pembiaran ASN tidak netral juga bisa merusak iklim kerja di mana ASN bertugas. Karena tidak menutup kemungkinan, beberapa ASN memiliki orientasi politik yang berbeda.
“Misal ASN ini pilih A, dan yang satu B. Nah itu kan bisa ‘cakar-cakaran’ di dalam satu unit,” sebut Trubus.
Kondisi tersebut tentunya akan merugikan masyarakat. Pelayanan publik menjadi terganggu, termasuk pada kecepatan dan keandalan layanan.
Oleh karena itu dugaan maraknya ASN tidak netral itu harus segera diatasi. Dalam hal ini, jelasnya, keberadaan lembaga independen seperti KASN menjadi penting dan harus diperkuat.
Sebagai lembaga independen, KASN memang menjadi garda terdepan dalam upaya meminimalisasi pelanggaran netralitas ASN.
Mengenai pentingnya netralitas, sebelumnya juga telah disampaikan oleh Wapres Ma'ruf Amin pada Juli 2023.
Dia menekankan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas dan integritas dalam proses tahapan menuju Pemilu 2024.
Dugaan maraknya ASN yang tidak netral, apalagi menjelang Pemilu 2024 harus mendapat perhatian serius. Sangat berbahaya jika dibiarkan.
- Pramono Wajibkan ASN DKI Naik Transportasi Umum Tiap Rabu, Laporan Pakai Swafoto
- 5 Berita Terpopuler: Banyak Honorer Gagal Tes PPPK Tahap 2, RPP Turunan UU ASN Harus Mengakomodasi, Begini Penjelasan BKN
- Rapelan TPP ASN Segera Cair, Alhamdulillah
- 4.000 ASN Rejang Lebong segera Terima TPP, Anggaran Sudah Disiapkan
- Perkembangan Terbaru Pembahasan RPP Manajemen ASN, Semoga Cepat Disahkan
- Pesan Rico Waas untuk ASN Medan: Jangan Coba-Coba Menggunakan Narkoba, Saya Copot