Soal Pembangunan Gedung DPR, Demokrat Melunak
Sabtu, 02 April 2011 – 09:12 WIB

Soal Pembangunan Gedung DPR, Demokrat Melunak
Jafar menyatakan andaikan pembangunan itu ditunda, maka parlemen pun tidak akan dirugikan. “Khan, yang baru keluar saat ini baru Rp 10 miliar untuk perencanaan desain. Jumlah itu sangat kecil dari keseluruhan pelaksanaan proyek Rp 1,1 triliun. Selain itu, desain yang sudah dibuat oleh tim pun bisa dipakai kembali jika memang pembangunan gedung baru ini kembali dilanjutkan,” ungkapnya.
Mengenai polemik desain gedung baru DPR yang mirip parlemen Chili, Jafar menyatakan tidak masalah. Menurutnya, hal itu bisa disiasati. “Gampang saja, rubah aja sedikit desainnya nanti. Misal, dirubah dari bentuk jendela,” tuturnya.
Lebih lanjut Jafar pun mengusulkan agar segera digelar survei menyangkut persetujuan rakyat terkait gedung baru DPR. Survei ini diyakini dapat menjaring kesetujuan rakyat terkait gedung baru DPR. “Perlu dilakukan survei atau expo menyangkut gedung baru DPR. Agar kita dapat mengetahui masyarakat mana yang menolak gedung baru,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie menilai kelanjutan proyek pembangunan gedung DPR RI itu akan menunggu hasil rapat pimpinan konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan BURT. Marzuki juga mengaku tidak mau ambil pusing mengenai desain gedung baru DPR yang dimungkinkan mirip parlemen Chili, termasuk jika dimungkinkan akan adanya gugatan dari negara asing tersebut. “Lha rencana gedung baru ini aja masih menjadi perdebatan, gimana mau bicara gugatan desain,” tukasnya, di gedung DPR RI.
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah memberikan pernyataan yang cukup mengagetkan. Kepada INDOPOS (JPNN Group) di ruang kerjanya,
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026