Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi

Rabu, 30 April 2025 – 18:25 WIB

Tangkapan layar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025). (ANTARA/HO-DPR)

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti tunggakan TNI AL untuk pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) ke Pertamina saat rapat bersama Sjafrie.

Baca Juga:

Menhan Sebut RUU TNI Tak Memuat Aturan Soal Wajib Militer Buat Masyarakat Umum

Diketahui, Komisi I di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4) ini melaksanakan rapat bersama Sjafrie.

Menurut Amelia, temuan utang TNI AL menandakan lemahnya sistem distribusi BBM di kalangan militer.

"Terkait hutang BBM TNI AL, ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem perencanaan dan distribusi BBM operasional," kata dia dalam rapat, Rabu.

Legislator Fraksi NasDem itu mengatakan temuan tunggakan TNI AL soal BBM ke Pertamina juga memunculkan kekhawatiran terhadap langkah egisiensi.

"Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan," ujar Amelia.

Dia pun menanyakan kepada Sjafrie soal kemungkinan Kemenhan telah menyusun formula dan penggunaan BBM operasional TNI agar lebih efisien.

"Misalnya, melalui sistem kuota atau barcode tracking, agar tidak terjadi pemborosan pak, atau hutang yang serupa pada masa mendatang," ungkap Amelia.