Soal Penundaan Pemilu, Masinton PDIP Singgung Menteri Jokowi

Politikus Partai Golkar itu mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah era Joko Widodo (Jokowi).

Rakyat, kata Luhut, tidak ingin pelaksanaan politik memunculkan kegaduhan dan pembelahan seperti peristiwa Pemilu 2019.

Pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan pada 2019 kala itu menghasilkan beragam istilah untuk menggambarkan kubu politik tertentu seperti kecebong, kampret, dan kadrun.

"Kalau di bawah menengah bawah itu, pokoknya pengin tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," kata Luhut dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube akun Deddy Corbuzier.

Luhut mengungkapkan bahwa data yang dikantonginya juga menyebut rakyat Indonesia saat ini merasa dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19.

Rakyat kemudian tidak sudi anggaran Rp 110 triliun dihamburkan demi menyelenggarakan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak.

"Itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih, ini keadaan begini, buat apa, sih. Rp 110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan, serentak. Nah, itu rakyat yang bicara," tutur Luhut.

Alumnus Akabri 1970 itu bahkan mengeklaim rakyat yang tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024 itu berasal dari beberapa parpol.