Soal PTM Juli 2021, Prof Zainuddin Ingatkan Menteri Nadiem Jangan Memaksa

"Oleh karena itu perlu kerja ekstra keras untuk memvaksin sekitar 4 juta guru dan tenaga kependidikan yang belum tervaksinasi karena mayoritas mereka berada di kota-kota kecil," ujar Penasehat Dewan Pendidikan Jawa Timur itu.
Sementara itu, sejak terbitnya SKB 4 Menteri bulan Maret 2021 yang mengatur akselerasi pembelajaran tatap muka dengan prokes ketat, sejauh ini mayoritas sekolah belum berani memilih melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Berdasarkan data Kemendikbudristek, sejauh ini hanya 29 persen SMA dan Aliyah yang selama ini menyelenggarakan PTM, sedangkan 71 persen masih bertahan dengan PJJ. Kemudian, SMP dan Tsanawiyah 26 persen tatap muka dan 74 persen PJJ. Sementara SD dan MI hanya 21 persen tatap muka dan 79 persen PJJ.
Membaca kecenderungan masyarakat ke depan, politikus PAN itu merasa tidak mudah untuk mengubah sikap lebih dari 70 persen satuan pendidikan di setiap jenjang yang selama ini masih bertahan dengan PJJ.
Baca Juga: Pembunuh Guru Honorer Ini Ditangkap, Konon Ada Cinta Terlarang
"Meski seluruh pendidik dan tenaga kependidikan tervaksinasi, belum jaminan mereka bersedia mengubah dari PJJ kepada layanan PTM," kata anggota DPR RI Dapil X Jatim itu.
Dengan demikian, dia menyarankan agar Menteri Nadiem jangan segan-segan untuk turun langsung ke lapangan dan mengajak pihak satuan pendidikan maupun orang tua berdialog.
"Jelaskan mengapa sudah harus PTM dan coba pahami alasan mengapa tetap memilih PJJ. Mereka yang masih memilih PJJ karena merasa berada di zona yang belum aman covid-19, tidak bisa begitu saja dipaksa dengan alasan PTM tidak bisa ditawar lagi," pungkas Prof Zainuddin Maliki. (fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Prof Zainuddin Maliki minta Menteri Nadiem jangan sungkan turun ke lapangan dan berdialog dengan guru maupun orang tua murid soal PTM terbatas.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan
- PSN Rempang Eco City Tak Masuk Perpres yang Diteken Prabowo, Rieke: Batal!