JPNN.com 
Soal Superholding BUMN, Hasto PDIP Minta Rini Belajar dari Bangkrutnya Lehman Brothers
"Dalam hal kebijakan stategis terkait desain kelembagaan sistem perekonomian nasional hingga gambaran ideal pengelolaan BUMN ke depan, PDI Perjuangan selalu kokoh pada Pancasila dan amanah konstitusi. Seluruh pembantu presiden wajib menjalankan perintah konstitusi dengan selurus-lurusnya," tutup Hasto.
Sebelumnya, Menteri Rini mengatakan, bahwa superholding yang akan menggantikan kementerian binaannya tersebut. "Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding," kata Rini di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (15/7).
Menurut dia, Superholding akan menyerupai Temasek Holdings dari Singapura dan Khazanah Nasional dari Malaysia. Meski tak ada lagi Kementerian BUMN, namun monitor tetap dikontrol langsung oleh pemerintah. "Jadi nanti kalau super holding juga langsung ke Presiden," tutup. (tan/jpnn)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir gagasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang ingin menghapus kementeriannya dan membentuk superholding.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Politikus PDIP Apresiasi Ide Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Pengisian DRH NIP PPPK? Simak Penjelasan Kepala BKN, Alhamdulillah Perjuangan Tak Sia-sia
- Rayakan 70th KAA, Usman Hamid And The Blackstones Bawakan Album Baru Kritik Sosial
- Megawati Usulkan KAA Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina
