Soekarwo Minta Jangan Ada Trial By Opinion

jpnn.com - SURABAYA - Pernyataan Ketua KPK Abraham Samad di acara diskusi Pekan Politik Kebangsaan di Menteng sempat membuat geger kalangan politisi dan pemerintahan di Jatim. Pasalnya, Abraham Samad telak-telak menyebut bahwa koruptor-koruptor di Jatim itu sangat cerdik dan pandai.

Membuat geger, karena sejauh ini nyaris tak ada pejabat maupun politisi di Jatim yang ditangkap KPK. Pernyataan Abraham Samad tersebut bisa diartikan bahwa sebenarnya banyak korupsi di Jatim, tapi karena terlalu rapi saja mainnya, maka belum bisa ditangkap.

Gubernur Jatim Soekarwo sendiri berharap bahwa tidak ada trial by opinion. "Tapi, saya yakin bahwa ketua KPK ketika ngomong pun pasti juga punya data," terangnya. Hanya, apakah ada penyesalan terkait pernyataan Ketua KPK? Soekarwo mengatakan tidak ada masalah.

"KPK tentu punya kode etik sendiri. Dan saya tidak ingin mencampuri polemik yang ada," paparnya. Menurut pejabat kelahiran Madiun tersebut, pihaknya hanya menunggu informasi dari KPK saja, mengenai siapanya itu. "Saya juga nggak tahu. Saya kira, siapa pun juga tidak tahu, sebelum disebutkan orangnya," tambahnya.

Selain itu, Soekarwo juga enggan berandai-andai atau pun berspekulasi mengenai hal tersebut. "Karena kami belum dapat informasi mengenai kasus yang dimaksudkan (ketua KPK Abraham Samad, Red). Perlu dicek lebih luas lagi. Di mana kasusnya terjadi, dan kira-kira siapa orangnya," tuturnya. Soekarwo sendiri mengatakan bahwa dirinya yakin Ketua KPK tentu saja punya data awal

Mantan Sekdaprov Jatim tersebut kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut UU No. 17/2003 ada tiga. Yakni, APBN, APBD (termasuk yang menjadi modal di BUMN dan BUMD), dan penyertaan modal/kerjasama dengan pihak ketiga. "Jadi ya, memang harus diperjelas. Tidak lantas kemudian menjadi seolah-olah terhakimi opini saja," tambahnya.

Dia malah siap membantu KPK turun tangan mengusut dugaan korupsi di provinsi yang dipimpin untuk kedua kalinya. Terjunnya badan antirasuah itu diharapkan mengakhiri spekulasi yang berkembang terhadap siapa saja pihak terlibat yang dimaksud Abraham. "Saya siap mendukung KPK. Apa data yang diperlukan kami akan siapkan," ungkap Soekarwo.

Pengungkapan terhadap perampok uang rakyat harus dibuktikan agar tidak menyeret pihak yang belum tentu terlibat. Soekarwo menambahkan bahwa Pemprov Jatim dengan KPK sendiri mempunyai kerjasama yang cukup erat. "Sejumlah skema pengaturan keuangan kami langsung disupervisi oleh KPK," tuturnya. Bahkan, beberapa waktu lalu, Wagub Jatim Saifullah Yusuf menyatakan bahwa penyusunan APBD 2015 bakal melibatkan KPK.