Soekarwo Minta Jangan Ada Trial By Opinion

Di bagian lain, Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mahdi, pernyataan Abraham Samad tersebut tidak bisa diterima mentah-mentah begitu saja. "Pasti ada konteks di mana dia berbicara seperti itu. Bisa jadi, diskusi tersebut digelar oleh pihak-pihak yang kalah dalam politik Jatim. Atau, juga ada pertanyaan yang mengarahkan, sehingga jawabannya seperti itu," ucapnya.

Bila memang hal itu yang terjadi, maka sebenarnya Abraham Samad boleh dibilang hanya memberi pernyataan normatif, yang kemudian diambil sebagian dan dihilangkan konteksnya. Sehingga terlihat besar. "Bisa jadi seperti itu. Karena, pernyataan itu tak bisa diverifikasi. Karena bila ada yang membenarkan, maka dia tahu ada yang korupsi, dan itu berarti harus ada bukti," tambahnya.

Namun, di sisi lain, Mahdi mengatakan bahwa Jatim memang mempunyai sejumlah "pemain-pemain" anggaran kelas kakap. "Ada sejumlah nama yang sudah umum diketahui malang-melintang di "dunia persilatan", tapi tetap saja belum tersentuh. Itu memang pandai," paparnya, kemudian menolak menyebut nama.

Tapi, apakah benar itu yang dimaksud, Mahdi mengatakan tidak bisa terburu-buru disimpulkan. "Karena, bagaimanapun juga negara ini adalah negara hukum. Tidak bisa ada sinyalemen, kemudian dianggap publik itu seolah-olah sudah menjadi kebenaran," terangnya. Untuk itu, Mahdi mengatakan mengapresiasi sikap Soekarwo yang menyatakan sebaiknya tidak ada trial by opinion. "Tapi, sebaiknya, mari tidak usah berspekulasi macam-macam. Apalagi, ini masih hanya sekedar opini," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Marcus Remiasa mengatakan bahwa ucapan Abraham Samad tersebut tidak perlu ditanggapi serius. "Karena, dia adalah ketua KPK. Kalau memang sudah ada bukti kuat, tentunya pasti sudah ditangkap sendiri koruptornya tersebut. Tapi, ini hanya sekadar pernyataan," tegasnya. (ano/sep)