Soroti Kasus Manipulasi Zonasi, Ketua Komisi X DPR: Mendikbudristek Harus Pimpin Langsung Koordinasi Satgas PPDB
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda merespons maraknya kasus dugaan manipulasi zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.
Menurut Huda, kasus tersebut memicu keprihatinan banyak kalangan.
Dia meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan intensitas kerja sama dengan para stakeholder guna meningkatkan kinerja Satgas PPDB.
"Kami menilai PPDB selalu menjadi momentum krusial yang memicu beragam kasus kecurangan maupun penyimpangan. Seharusnya situasi ini bisa diantisipasi secara khusus oleh Kemendikbudristek sehingga tidak ada kasus yang merugikan peserta didik maupun wali murid,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (11/7/2023).
Huda menyebut kasus manipulasi zonasi dengan berbagai modus merebak di berbagai wilayah.
Di Bogor misalnya ratusan pendaftar PPDB terpaksa dicoret karena diketahui memalsukan domisili agar bisa diterima di sejumlah SMP favorit.
Di Bekasi, sejumlah wali murid mengadukan adanya dugaan oknum dua sekolah favorit memalsukan titik koordinat jalur zonasi dalam PPDB SMA/SMK.
Huda mengatakan kecurangan PPDB dengan beragam modusnya bisa dipastikan akan terus terulang dalam setiap tahun ajaran baru.
Merespons maraknya kasus dugaan manipulasi zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyebut Mendikbudristek.
- Peringatan Hardiknas 2024 Syahdu, Nadiem Makarim Titipkan Merdeka Belajar
- Konser Musikal Memeluk Mimpi-Mimpi: Merdeka Belajar, Merdeka Mencintai Bertabur Artis
- Heboh Aturan Seragam Sekolah Baru, Disdik Jakarta Bilang Begini
- Menteri Nadiem Sebut Kurikulum Merdeka Pulihkan Krisis Pendidikan
- Sikap Menteri Nadiem Dalam Penuntasan Honorer Sangat Jelas, Tahun Ini Karpet Merah Pemda
- Komisi X Usul Kemendikbudristek Buka Formasi Khusus Guru Bahasa Daerah pada Penerimaan PPPK