Soroti Pilkada Serentak dan Otonomi Daerah, Kelompok DPD di MPR Gelar Diskusi Publik

jpnn.com, JAKARTA - Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung tepat pada 27 November 2024. Berbagai pihak pun memberikan sorotan terhadap pelaksanaan kontestasi 5 tahunan itu.

Tak terkecuali Kelompok DPD di MPR RI. Salah satu bentuk sorotan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan Diskusi Publik Kelompok DPD di MPR ke-3 tahun 2024 yang dilaksanakan pada Minggu, 1 Desember 2024 di Hotel Santika Premiere Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.

Diskusi bertema “Potret Pilkada 2024: Antara Harapan Dan Kenyataan Otonomi Daerah” ini menghadirkan beberapa narasumber, baik dari Pimpinan dan Anggota Kelompok DPD di MPR maupun para pakar.

Dari unsur Kelompok DPD RI di MPR RI yaitu Dr. H. Dedi Iskandar Batubara M.S.P. M.H (ketua/Senator dari Sumatera Utara), Ir. Abraham Liyanto (Sekretaris/Senator Provinsi Nusa Tenggara Timur), Prof. Dr. H. Dailami Firdaus LL.M (Senator DKI Jakarta), Habib Zakaria Bahasyim (Senator Kalimantan Selatan), dan Dr. Lia Istifhama (Senator Jawa Timur).

Sedangkan dari unsur pakar atau ahli yang hadir sebagai narasumber adalah Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si (Guru Besar Ilmu Administrasi UI), Prof. Dr. Lili Romli, M.Si (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional), Prof. Dr. Siti Zuhro (Pengamat Politik/Peneliti Ahli Utama BRIN), Dr. Endang Sulastri, M.Si (Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus Komisioner KPU 2007-2012), dan Titi Anggraini, S.H., M.H (Dosen Hukum Pemilu Fakultas Ilmu Hukum Indonesia sekaligus Pembina Perludem).

Beberapa topik menarik dikaji dalam forum tersebut. Di antaranya tentang boundary control atau kendali rezim lokal dalam pemilihan Kepala Daerah, budaya pragmatisme politik seperti vote buying maupun praktik distortif lainnya, hingga upaya membangun public trust sebagai penguat pembangunan otonomi daerah.

Dedi Iskandar Batubara dalam sambutan pembuka selaku Ketua Kelompok DPD di MPR menjelaskan tujuan dari FGD tersebut.

“Salah satu yang melatar belakangi lahirnya otonomi daerah adalah keinginan mewujudkan demokratisasi politik di tingkat daerah. Salah satunya melalui partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin-pemimpin daerah, sekaligus ikut mengontrol dan mengawasi segala kebijakan di daerah. Dengan begitu, FGD ini momen menyikapi otoda (otonomi daerah) dan pilkada,” ujar Dedi Iskandar.