Soroti Pilkada Serentak dan Otonomi Daerah, Kelompok DPD di MPR Gelar Diskusi Publik

Lebih lanjut, Pendidik sekaligus politikus asal Sumatera Utara itu menjelaskan beberapa permasalahan dalam Pilkada 2024.

“Ada beberapa masalah, di antaranya tingkat partisipasi pemilih sangat rendah jika dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg 2024. Bahkan di Jakarta, partisipasi hanya kisaran 50 persen. Selain itu, terjadi kecurangan di tingkat penyelenggara seperti KPPS yang mencoblos surat suara untuk calon tertentu.”

“Kemudian banyak praktik politik uang sekalipun tidak sedikit pejabat terkena OTT akibat politik biaya mahal yang pernah dilaluinya. Selain itu, terjadi kejutan dimana kotak kosong mengalahkan calon tunggal di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka,” ujar Dedi Iskandar.

Berbagai masalah tersebut kemudian diharapkannya menjadi poin-poin yang dikaji dalam FGD Kelompok DPD tersebut.

Dari forum ini, Dedi Iskandar mengajak sama-sama berdiskusi, apakah output Pilkada 2024 ini sudah sesuai dengan tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan demokratisasi di tingkat daerah.

Sekretaris Kelompok DPD RI di MPR Abraham Paul Liyanto menilai forum tersebut sangat penting untuk menyikapi Pilkada serentak 2024.

“FGD ini sangat penting karena kita bersama-sama menyikapi Pilkada Serentak yang baru usai. Karena Pilkada tentu seharusnya memberikan harapan yang memang di lapangan ternyata harapan tidak selalu sesuai kenyataan,” ujar Abraham

Salah satu rekomendasi menarik adalah munculnya proses rekrutmen penyelenggara pemilu sesuai fungsi lembaga tersebut.