Status Bebas Pajak Gereja Katolik Australia Didesak Dievaluasi

Status Bebas Pajak Gereja Katolik Australia Didesak Dievaluasi
Status Bebas Pajak Gereja Katolik Australia Didesak Dievaluasi

"Setiap organisasi yang menerima dana publik harus bertanggung jawab atas dana tersebut dan Pemerintah yang menyediakan dana tersebut harus tahu persis bagaimana pembelanjaan mereka."

Status bebas pajak 'harus ditinjau ulang'

Profesor Ann O'Connell, seorang pakar perpajakan di Fakultas Hukum Universitas Melbourne, mengatakan bahwa definisi amal harus dikaji ulang.

Dan dia mengatakan status bebas-pajak bagi Gereja Katolik harus ditinjau ulang.

Apa yang dimiliki Gereja Katolik?

  • Gereja, presbyterian, sekolah, rumah jompo, rumah sakit, perkantoran, lapangan tenis, menara selular
  • Dana pensiun, telekomunikasi, telekomunikasi, Asuransi Gereja Katolik, dan Dana Pembangunan Katolik

"Dalam hal pertanggungjawaban, gereja-gereja utama dapat memperoleh konsesi dari pemerintah ketika pemerintah memberlakukan Undang-Undang Komisi Amal dan Nirlaba Australia (ACNC) sehingga Gereja tunduk pada pelaporan yang jauh lebih sedikit, jika entitas tersebut memang memenuhi syarat sebagai badan amal keagamaan dasar, "Kata Profesor O'Connell.

"Menurut saya dalam hal komisi kerajaan itu dan apalagi sekarang terungkap seberapa banyak kekayaan yang dimiliki  Gereja Katolik, saya kira ada alasan untuk meninjau ulang pengecualian itu juga."

Profesor O'Connell mengatakan ada peninjauan yang sedang berlangsung terhadap ACNC.

"Akan terbuka bagi panel yang melakukan peninjauan ulang untuk menemukan bahwa pengecualian untuk amal keagamaan dasar tidak dapat dibenarkan lagi," katanya.

"Ketentuan bebas pajak ini juga cenderung mendiskriminasikan agama baru, karena mereka menjadi tergabung dan kemudian tidak dapat memanfaatkannya.”

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News