Stop Politisasi Birokrat Pemda di Pemilukada
Minggu, 17 Maret 2013 – 18:18 WIB
JAKARTA - Banyaknya Pemilukada yang diagendakan digelar tahun ini akan menjadi ladang politisasi para pejabat daerah. Itu pula sebabnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, wanti-wanti agar jajaran birokrasi tetap netral dan kandidat kepala daerah juga tak menyeret para birokrat.
"Politisasi birokrasi merupakan isu nasional yang berdampak sangat luas. Tidak jarang pejabat karier disingkirkan lantaran dianggap tidak loyal, karena tidak mendukung sang pemenang, khususnya incumbent," kata Azwar dalam keterangan persnya, Minggu (17/3).
Dia menambahkan, biasanya posisi pejabat yang menduduki Sekretaris Daerah maupun jabatan lain di Pemda seperti telur di ujung tanduk usai Pemilukada digelar. Kalau tidak mendukung incumbent, terancam ditendang. Sebaliknya kalau mendukung berarti menyalahi aturan, karena berarti tidak netral.
Hal itu bukan isapan jempol belaka, karena banyak pejabat daerah korban politisasi selama Pemilukada yang mengadu ke KemenPAN-RB. Seorang kepala dinas di suatu kabupaten misalnya, mengadu karena dia bersama dengan belasan pejabat eselon II dan III dimutasikan, tidak lama setelah bupati baru dilantik.
JAKARTA - Banyaknya Pemilukada yang diagendakan digelar tahun ini akan menjadi ladang politisasi para pejabat daerah. Itu pula sebabnya Menteri Pendayagunaan
BERITA TERKAIT
- Gelar Evaluasi dan Asistensi, Kementan Siap Kawal Program Wajib Tanam Bawang Putih
- Banjir Disertai Longsor di Luwu Sulsel, 14 Warga Meninggal Dunia
- Soal Upacara HUT ke-79 RI di IKN, RK Bilang Fasilitas Penunjang Sudah Selesai Dibangun
- 14 Warga Meninggal Akibat Banjir dan Longsor di Luwu
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Ternyata Perincian Formasi Belum Beres, Ini Datanya
- 5 Berita Terpopuler: Penting! Info Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK, Jadwalnya Juga Sudah Keluar