Strategi atau Hanya Permainan Politik ?
Sabtu, 15 Mei 2010 – 07:59 WIB
:TERKAIT Wakil Ketua DPD Laode Ida menduga, Golkar tengah dikerjai SBY. Menurut dia, saat kasus Century tengah mencapai puncaknya, Golkar dan partai-partai lain yang kritis di pansus angket menjadi sangat populer. Sementara Partai Demokrat cenderung bergeser ke bawah. "Namun, kalau Golkar sudah dikooptasi SBY menjadi tidak idealis lagi, yang akan rusak Golkar sendiri," ingatnya. Laode menyarakan Golkar berhati-hati dalam koalisi seperti ini dengan tetap bersikap kritis. "Tidak harus menjadi kambing congek SBY," kata senator dari Sulawesi Tenggara itu.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin tidak terpancing dengan kritik tersebut. "Kami sama sekali tidak merasa sedang dikerjai SBY dan juga sebaliknya, (tidak, Red) sedang mengerjai SBY," katanya, lantas tersenyum. Menurut Ade, dengan Ical menjabat ketua harian setgab justru memberikan peluang yang besar bagi Golkar untuk berbuat kepada rakyat karena bisa bersama-sama mengambil kebijakan. "Kami bisa menerapkan politik pembangunan Golkar, yakni welfare state atau negara kesejahteraan," kata Ade.
Dalam konsepsi welfare state, Golkar menghalalkan pemerintah untuk memasuki sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam bentuk subsidi. Misalnya, subsidi BBM, pupuk, dan benih. "Ini tidak boleh dibatasi selagi rakyat masih membutuhkan," katanya. (pri/c4/agm)
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus turun tangan untuk menjelaskan posisi sekretariat gabungan (setgab) partai-partai politik mitra koalisi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pendaftaran PPPK 2024: Ini Hasil Verval Data Honorer, Resmi dari BKN
- Menteri Singgung soal Honorer jadi PPPK Part Time, Oh Non-Database BKN
- HUT ke-44 Dekranas, Parade Mobil Budaya Pecahkan Rekor MURI
- 5 Berita Terpopuler: Info Penting, Lulusan SMA Berpeluang dalam CPNS & PPPK 2024, tetapi Honorer Non-Database BKN Siap-Siap
- Bank DKI dan Perumda Pasar Pakuan Jaya Berikan Kredit Kepemilikan Tempat Usaha
- UKT Mahal, Sekjen DPP GMNI Merespons, Singgung Indonesia Emas 2045