Senin, 20 Mei 2019 – 13:31 WIB

Sudah 11 Tahun, Bantuan untuk Pengungsi Tak Jelas

Jumat, 30 April 2010 – 10:20 WIB
Sudah 11 Tahun, Bantuan untuk Pengungsi Tak Jelas - JPNN.COM

PONTIANAK- Rusuh SARA di Sambas, Kalimantan Barat sudah berlalu lebih dari 11 tahun. Namun, bantuan untuk para pengungsi yang dijanjikan berupa uang perumahan sebesar Rp12,5 juta per Kepala Keluarga, tak kunjung diberikan pemerintah. Program bantuan sosial ini tak ada kesimpulan yang pasti. Bahkan, para pengungsi menduga bantuan yang totalnya puluhan miliar Rupiah  tersebut kemungkinan besar dikorupsi.

Pun begitu, para eks pengungsi korban kerusuhan itu tak pernah berhenti melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut hak-hak mereka. Tercatat, sedikitnya ada 8 kali mereka melakukan aksi unjuk rasa di  DPRD Kalbar.

“Ini sudah delapan kali demo. Kami bukannya mengemis melainkan meminta hak kami, tidak lebih tidak kurang. Dewan jangan tidur terus, jangan makan gaji buta. Bela hak kami karena itulah tugas mereka. Rakyat kecil jangan disakiti, terpaksa bolak-balik ke sini terus,” kata Modus, Ketua Forum Peduli dan Pemberdayaan Pengungsi (FP3KB) Kalimantan Barat, di sela aksi.

Dia pun menyatakan sangat menyesal karena dari serangkaian aksi yang dilakukan, DPRD belum dapat memberikan solusi. Bahkan, janji yang pernah dilontarkan oleh wakil rakyat ketika aksi sebelumnya pun dinilai tidak tepat. Menurut Modus, waktu itu mereka dijanjikan akan dipertemukan dengan 30 lebih anggota tim gabungan yang dulu menangani masalah pengungsi termasuk Ketua IKBM (Ikatan Keluarga Besar Madura) H Sulaiman dan mantan Ketua Pengungsi, Syamsuddin.

Ternyata, mereka hanya dipertemukan dengan satu orang yaitu Tri Budiarto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kalbar. Para pengungsi tidak dapat menerima keterangan dari Kepala BPBD tersebut karena yang bersangkutan dinilai tidak terlibat dalam penanganan bantuan pengungsi di masa lalu.

Unjuk rasa yang dilakukan kali ini bertepatan dengan Rapat Laporan Pansus LKPJ. Akibatnya, untuk beberapa lama, tidak ada satu wakil rakyat pun yang bisa menemui mereka. Sambil menunggu disambut oleh anggota dewan, para eks pengungsi ini duduk-duduk, bahkan berbaring di pelataran Gedung DPRD.

Adapun hak-hak yang mereka perjuangkan yakni bantuan uang perumahan Rp 12,5 juta/KK. “Uang perumahan tidak pernah disampaikan. Pengungsi hanya diberi Rp5 juta uang pemberdayaan dan itu tidak terkait dengan uang perumahan,” katanya. Menurut data yang dipegang Modus, korban kerusuhan Sambas 1999 adalah sebanyak 60.834 KK atau sekitar 250 ribu jiwa sebelum direlokasi.

Selain uang perumahan, pemerintah juga berjanji untuk membangun 7 ribu unit rumah direlokasi. Tetapi yang terbangun hanya sekitar 2000 unit. “Sebaiknya dewan bentuk tim untuk memeriksa ke lapangan. Kami para eks pengungsi siap menemani dan menunjukkan faktanya,” ujar dia.

Tak hanya itu, ada juga bantuan jatah hidup dan lauk pauk senilai Rp45 ribu per jiwa plus bantuan beras. Jumlah yang disalurkan hanya untuk tiga bulan dari bantuan selama setahun. Bantuan sapi 228 ekor dan dana konsumsi, angkutan Rp250 ribu per jiwa juga tidak pernah diterima pengungsi. “Bantuan bibit ayam 10 ribu ekor pun sampai sekarang tidak diberikan,” tambah Modus didampingi sekretarisnya Sami’an.

Dia menduga kuat adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan bantuan pengungsi. Karena itu, selain mengadu ke DPRD, sebelumnya mereka juga melakukan aksi serupa di Kejaksaan Tinggi Kalbar. Mereka berharap penegak hukum dapat menelusuri kasus ini dan menindak tegas pelaku korupsi.

“Kami siap bersaksi di pengadilan. Data-datanya ada. Bantuan-bantuan ini memang betul. Buktinya di Bulog sampai sekarang masih ada sisa bantuan untuk pengungsi,” katanya.

Setelah sekian lama menunggu, akhirnya dua anggota DPRD bersedia menemui perwakilan pengunjuk rasa yaitu Sekretaris Komisi D, Andre Hudaya didampingi rekannya, Yuliana. Pertemuan dilakukan di ruang tertutup.

Usai pertemuan, Andre mengatakan bahwa pihaknya telah membuat kesepakatan dengan perwakilan pengungsi. Intinya DPRD akan menindaklanjuti semua yang disampaikan pengungsi. Dalam hal ini DPRD akan berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi mengingat ada indikasi penggelapan bantuan. DPRD juga akan berupaya berkoordinasi dengan pemprov guna menjajaki kemungkinan pemberian bantuan untuk eks-pengungsi.

“Kita akan coba pertanyakan ini sehubungan dengan kebutuhan hidup pengungsi, walaupun kemungkinan adanya bantuan lagi sangat kecil. Soalnya, menurut info dari pemerintah pusat, penanganan pengungsi dianggap sudah selesai,” jelasnya. Bulan depan, Komisi D kembali akan mengadakan pertemuan dengan FP3KB guna membicarakan perkembangan dari tindaklanjut yang dilakukan.

Di samping itu, Komisi D pun berencana untuk memanggil semua anggota tim gabungan (panitia) yang sebelumnya menangani pengungsi guna meminta klarifikasi. Namun, kata Andre, belum ada jadwal yang ditetapkan untuk ini karena masih harus dibicarakan lagi di internal Komisi D. 

“Kita sudah berikan pemahaman kepada para pengungsi bahwa DPRD tidak berwenang melakukan eksekusi. Apalagi menyangkut dana bantuan yang diduga diselewengkan. Kita juga sudah sepakat untuk membawa kasus ini ke proses hukum. Makanya kita akan koordinasikan dengan kejaksaan,” tambahnya.(rnl)
SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar