Sudah Ada 99 Ribu Ormas
jpnn.com - JAKARTA - Hingga pertengahan 2013, jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di seluruh Indonesia sudah mencapai 99 ribu ormas.
Rinciannya, yang telah terdaftar pada jajaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri dan Badan Kesbangpol seluruh Indonesia sebanyak 67 ribu, di Kementerian Sosial 27 ribu, dan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebanyak 5 ribu.
Jumlah ormas yang membludak itu membuat pemda bingung untuk mengaturnya. Belum lagi ormas yang belum terdaftar, yang diperkirakan jumlahnya juga cukup banyak. Sementara, terlalu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur soal ormas.
Demikian terungkap dalam sebuah acara yang digelar Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Ditjen Kesbangpol Kemendagri itu dihadiri para Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 33 Provinsi, serta Kepala Kantor Kesbangpol se-Jabodetabek, beberapa waktu lalu.
Karenanya, sejumlah delegasi pemda mengaku senang akhirnya Rancangan Undang-undang (RUU Ormas) disahkan menjadi UU, yakni UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
"Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2013, yakni di Bab VII, secara tegas diatur mengenai organisasi, kedudukan, dan kepengurusan ormas," ujar Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, DR.Bahtiar.
Nantinya, dengan pengaturan itu, bisa dibedakan mana yang merupakan ormas level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, nantinya ada pembagian tugas mana yang mesti diurus pusat dan mana yang diurus pemda.
Pasal 22 menyebutkan, Ormas memiliki struktur organisasi dan kepengurusan.
JAKARTA - Hingga pertengahan 2013, jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di seluruh Indonesia sudah mencapai 99 ribu ormas. Rinciannya, yang telah
- Mengintegrasikan Trisakti Soekarno Dalam Kebijakan Pengelolaan Ruang Udara
- Membangun Konsensus: PPHN Sebagai Arah Kebijakan untuk Masa Depan Indonesia
- Canton Fair 2025: Diplomasi Rantai Pasok Dunia di Tengah Ketegangan Perang Dagang AS-China
- RUU KUHAP Menguatkan Peran Advokat untuk Perlindungan HAM
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman