Sultan dan Ketua Senat Kamboja Sepakati Pembentukan Forum Senat ASEAN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan pihaknya bersama ketua Senat kerajaan Kamboja telah bersepakat untuk membentuk organisasi atau forum khusus lembaga Senat untuk negara-negara ASEAN.

Hal ini disampaikan Sultan saat konferensi pers setelah pertemuan dirinya bersama ketua senat Kamboja Samdech Jenderal Hun Sen di Ruangan delegasi ketua DPD RI, Senayan Jakarta pada Rabu (7/5).

“Hari ini lembaga kami menerima courtesy call atau kunjungan tokoh politik senior yang paling berpengaruh Kamboja. Banyak hal yang kami diskusikan, dan salah syang paling penting adalah terkait kesepakatan bersama untuk membentuk Forum Senat ASEAN,” ujar Sultan.

Sultan yang didampingi oleh Wakil ketua DPD RI GKR Hemas dan Yorrys Rahaweyai serta  pimpinan Badan Kerja sama Parlemen dan beberapa anggota DPD RI menerangkan bahwa urgensi keberadaan forum Senat ASEAN dibutuhkan dalam menunjang agenda diplomasi dan kerja sama multilateral ASEAN di tengah meningkatnya tantangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global saat ini.

“Lembaga senat di 5 lima negara ASEAN yakni Kamboja, Indonesian, Malaysia Filipina dan Thailand memiliki fungsi dan peran strategis dalam mendukung kinerja lembaga eksekutif atau pemerintah. DPD RI tentunya sangat berkepentingan untuk berpartisipasi dalam membentuk forum Senat ASEAN guna mendukung terselenggaranya program dan kebijakan pemerintah di bidang swasembada pangan dan energi serta Makan Bergizi Gratis,” ujar Sultan.

Mantan aktivis KNPI itu menjelaskan pihaknya bersama ketua senat Kamboja akan segera melakukan komunikasi dengan 3 lembaga senat lainnya. Harapannya Forum Senat ASEAN segera diformalkan dan diselenggarakan Konferensi dalam waktu dekat.

“Saat ini jumlah WNI yang memilih untuk mengembangkan karier di Kamboja terus meningkat. Tadi, kami secara khusus meminta kepada beliau untuk memberikan perhatian kepada tenaga kerja Indonesia di Kamboja,” ungkapnya.

“Indonesia dan Kamboja memiliki hubungan historis yang panjang dalam proses penyelesaian konflik. Sehingga Ke depan kita ingin hubungan antara kedua negara bisa lebih spesifik menghubungkan daerah dan daerah bahkan people-to-people,” ujar Sultan.(fri/jpnn)