Sultan: DPD Segera Dalami Pengaduan Aliansi GERAK untuk Tutup TPL

Sultan: DPD Segera Dalami Pengaduan Aliansi GERAK untuk Tutup TPL
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (kanan). Foto: Humas DPD RI.

Senator asal Sumatera Utara Badikenita BR Sitepu mengaku kecewa karena baru sekarang kelompok masyarakat ini melaporkan keluhannya kepada DPD.

Padahal PT TPL sudah beroperasi lebih dari 30 tahun.

“Sebenarnya kenapa baru saat ini melaporkan kejadian ini kepada kami. Kita memang berat melawan oligarki, namun kita bisa menembus hal itu karena Pak Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) orang sana,” paparnya.

Badikenita menilai, sebenarnya gampang untuk menutup PT TPL, hanya ada kepentingan-kepentingan lain atau segelintir orang di belakangnya.

“Sebenarnya ada tujuh direktur PT TPL dari Batak, tapi kenapa kejadian ini sudah bertahun-tahun terjadi. Memang tidak menutup mata ada pejabat yang menikmatinya. Dan ini sebenarnyan HGU gampang ditutup kerana tidak sesuai dengan perjanjian,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba (YP2KT) Laurensius Manurung mengatakan kampungnya berjarak sekitar lima kilometer dari lokasi pabrik PT TPL.

“Jadi baunya cemaran dari TPL, kami sudah merasakan. Bau sekali. Kami pun merasakan korban TPL, keponakan saya juga jadi korban,” lontarnya.

Laurensius menjelaskan, sebelum PT TPL beroperasi pada 1987, pertanian di kawasan pabrik sangat bagus. Kemudian masuklah Indorayo (PT IIU), maka terjadilah pencemaran.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan lembaganya akan mengambil sejumlah langkah menyikapi aspirasi dari Aliansi GERAK tutup TPL.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News