Sultan Tolak Mobilisasi Rakyat Jogja

Sedangkan dari tokoh masyarakat adat, dukungan datang dari  tokoh adat Papua Yoseph Yopi Kilangin. Mantan ketua DPRD Mimika itu secara khusus datang ke kantor gubernur DIJ di Kepatihan Sabtu (11/12). Yopi secara lugas memberikan dukungan terhadap penetapan.

Mantan Wapres RI Jusuf Kalla (JK) tidak bersedia memberikan tanggapan langsung soal polemik penetapan atau pemilihan. Namun JK menilai Jogja dengan keistimewaannya saat ini telah demokratis. “Tanya Sultan saja, saya kan bukan orang pemerintah lagi. Saya ikut Anda semua sajalah, pasti semua setuju keistimewaan itu," katanya usai menghadiri acara Partisipasi PMI dalam Pemulihan Dini Bencana Merapi di Kepatihan Sabtu (11/12).

Seperti dikutip Radar Jogja, mantan ketua umum DPP Partai Golkar itu juga tak setuju dengan gagasan melarang HB X berkiprah di partai politik. “Itu melanggar hak asasi. Yang dilarang itu PNS. Gubernur bukan PNS,” bela JK. (kus/jpnn)