Sumber Harta Pejabat Harus Dicatat
Senin, 21 Desember 2009 – 18:35 WIB
BW juga menyoroti rencana "perampasan" wewenang penyadapan di KPK oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Informatika) yang akan menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyadapan atau intersepsi. "Kecanggihan koruptor, kecanggihan kejahatan, melebihi kemampuan penegak hukum. Kalau penyadapan dicabut, berarti alat KPK habis," cetusnya. (gus/jpnn)
JAKARTA - Praktisi hukum Bambang Widjojanto (BW) memandang bahwa 'carut-marut' kasus hukum di Indonesia akhir-akhir ini, problem mendasarnya ialah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Jika jadi Gubernur, Ridwan Kamil Minta Warga Kepulauan Seribu Kuasai Bahasa Inggris
- Kejagung Beri Penjelasan Soal Video Viral Terkait Stafsus Budi Arie
- GTI Jawab Kebutuhan Rental Mobil Saat Liburan di Bali
- Sambut Hari Pahlawan, Para Pemuda Bentuk LBH Gema Keadilan
- Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba, Sebegini Barang Buktinya
- Mulai Besok, Gibran Buka Layanan Pengaduan Lapor Mas Wapres