Sumut Bisa Selevel Maluku dan Papua
Kamis, 05 Februari 2009 – 16:12 WIB

Sumut Bisa Selevel Maluku dan Papua
JAKARTA -Apakah aksi kekerasan yang berakibat kematian Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat bakal menjadi trend di Sumut? Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menjawab, semua tergantung bagaimana nanti perkembangan kasus ini. Dalam teori, aksi kekerasan dan gejolak massa itu ada dua pemicunya. Pertama, daya dorong. Ini menyangkut ada tidaknya isu-isu politik ataupun isu yang berbau SARA. "Karena, isu politik dan isu SARA cenderung lebih laten dibanding isu ekonomi dan sosial," ulasnya kepada JPNN, Kamis (5/2). Faktor pemicu kedua, ada tidaknya daya tarik. Ini menyangkut sigap tidaknya aparat keamanan. Kalau massa melihat pengamanan lemah, maka dia akan leluasa bertindak brutal.
Dalam konteks Sumut ini, kalau isu politik terkait Provinsi Tapanuli terus bergulir dan bercampur baur dengan isu SARA, maka kemungkinan kekerasan berlanjut bisa terjadi.
Baca Juga:
Apakah Sumut tergolong daerah rawan seperti Maluku atau Papua? Adrianus yang juga pengamat kepolsian itu mengatakan, tergantung ada tidaknya dua pemicu itu nanti muncul. Selama ini, masyarakat memandang bahwa Sumut itu daerah yang tenang-tenang saja. Masyarakat beranggapan bahwa daerah yang bergejolak hanyalah Papua, Maluku, ataupun Aceh.
"Nah, barangkali karena anggapan itu pula, aparat kepolisian tenang-tenang saja saat ada kerumunan massa di depan gedung DPRD pada Selasa lalu itu. Ketika rusuh, polisi kaget, tergagap-gagap, terlambat bertindak karena dikira tidak akan rusuh," ujarnya. (sam/JPNN)
JAKARTA -Apakah aksi kekerasan yang berakibat kematian Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat bakal menjadi trend di Sumut? Kriminolog dari Universitas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Adinkes Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Penuntasan Stunting
- Biaya Haji Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia
- Ingin Kunjungi Arab Saudi, Prabowo Berencana Bangun Perkampungan Haji Indonesia
- Wamen LH Puji Aksi Nyata Agung Sedayu & WBI Lestarikan Lingkungan Pesisir
- Ada Jenis Honorer Database BKN Tidak Bisa jadi PPPK Paruh Waktu
- Demi Mewujudkan Reforma Agraria, Akademisi Usul Hak Milik Tanah Buat Koperasi