Surat Kemendagri & KepmenPAN-RB Jadi Senjata Honorer R2/R3 Diangkat PPPK Paruh Waktu, Faktanya?

KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 mengatur tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh Waktu. Surat Kemendagri Nomor 900.1.1/664/Keuda mengatur soal penggajian PPPK paruh waktu.

Sayangnya, harapan tersebut makin tipis karena tidak semua pemda sejalan dengan pemerintah pusat. 

"Kalau pusat dan daerah tidak sejalan bagaimana nasib honorer R2 dan R3. Kalau menunggu seleksi PPPK 2024 tahap 2, keburu banyak yang pensiun honorer K2-nya," ucapnya.

"Tata aturan PPPK paruh waktu dan pengajiannya juga jelas. Nah, untuk mendorong pemda agar segera mengajukan usulan PPPK paruh waktu, perlu diterbitkan aturan baru lagi," tutur Nur.

Aturan baru, kata Nur, berupa Surat Edaran MenPAN-RB dan Kepala BKN ke daerah-daerah agar segera memproses honorer R2/R3 untuk segera mengisi daftar riwayat hidup (DRH) juga seperti PPPK tahap 1.

Jika mereka sudah mengisi DRH NIP PPPK dan sudah terkunci, maka honorer aman. Tidak ada lagi yang kena PHK atau diberhentikan.

Dia menyarankan agar surat edaran tersebut dicantumkan juga dengan sanksi bagi pemda yang tidak mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu.

"Sebaiknya ada sanksi agar pemda mau mengajukan. Sudah banyak regulasi dibuat, tetapi pemda kan mengulur-ulur waktu terus," ucapnya.