Syarief Hasan: Tujuan Pembangunan Nasional adalah Kesejahteraan untuk Semua

Syarief Hasan: Tujuan Pembangunan Nasional adalah Kesejahteraan untuk Semua
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menghadiri 'Diskusi dan Serap Aspirasi Pemikiran Dari Kalangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tentang Wacana Amandemen UUD 1945 Terkait Dihidupkannya Kembali GBHN', di Auditorium Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/4). Foto: Humas MPR RI.

jpnn.com, KOLAKA - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk 270 juta lebih yang terdiri dari beragam suku dan budaya, membutuhkan rencana dan implementasi pembangunan nasional yang tepat, serta mampu mewujudkan tujuan akhir bernegara yakni mencapai kesejahteraan.

Menurut Syarief, untuk mewujudkan itu semua maka sistem perencanaan pembangunan nasional harus memenuhi beberapa kriteria.

Salah satunya, kata dia, adalah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setiap tahun, sehingga daya beli tinggi dan roda perekonomian berjalan cepat.

Syarief menjelaskan dari sinilah muncul wacana besar dari rakyat tentang perlunya bangsa ini menghidupkan kembali garis besar haluan negara (GBHN), sebagai pedoman yang memandu penyelenggara negara melaksanakan pembangunan secara lebih terarah dan berkesinambungan.

Pimpinan MPR dari Partai Demokrat yang akrab disapa Syarief Hasan ini menyampaikan hal tersebut dalam 'Diskusi dan Serap Aspirasi Pemikiran Dari Kalangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tentang Wacana Amandemen UUD 1945 Terkait Dihidupkannya Kembali GBHN', di Auditorium Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/4).

Hadir dalam acara itu, Bupati Kolaka Ahmad Safei, Wakil Bupati Muhammad Jayadin, para Pejabat di lingkungan Pemkab Kolaka, Forkopimda, dan perwakilan beberapa ormas serta LSM.

Menurut Syarief, Indonesia tidak lagi memiliki GBHN seperti masa Orde Baru, namun di dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014, bangsa ini sempat merasakan dampak pelaksanaan pembangunan nasional yang bagus.

Dia menegaskan, pendapatan per kapita rakyat Indonesia dari USD 1.161 per tahun naik menjadi sekitar USD 3.475 per tahun.

Menurut Syarief Hasan, Indonesia tidak lagi memiliki GBHN seperti masa Orde Baru, namun di dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014, bangsa ini sempat merasakan dampak pelaksanaan pembangunan nasional yang bagus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News