Tagihan Listrik Rp 70.000 per Bulan, Subsidi Dicabut jadi Rp 160.000
Namun, dalam perjalanan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran, 78 pelanggan tersebut sadar jika subsidi hanya untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Oleh karena itu, mereka mengajukan untuk keluar dari golongan penerima subsidi.
‘’Ada 78 pelanggan menolak untuk disubsidi. Awalnya mereka masuk daftar dapat subsidi oleh TNP2K, tapi mereka menolak dapat subsidi,’’ katanya.
Hadi menuturkan, 78 pelanggan yang menolak subsidi tersebut merupakan contoh warga negara yang baik dan menunjukkan pelaksanaan Pancasila yang benar.
Sebab, di saat beberapa pihak sedang meributkan pencabutan subsidi, pelanggan tersebut justru sadar tidak berhak menerima subsidi.
‘’Kalau bicara Saya Indonesia, Saya Pancasila, ya 78 pelanggan ini. Ini jelas daripada yang marah-marah ketika subsidinya dikurangi,’’ tuturnya.
Sementara itu, pengamat energi Komaidi Notonegoro menuturkan bahwa pencabutan subsidi yang dilakukan pemerintah tersebut, dipastikan menuai protes.
Sebab, validitas data yang digunakan pemerintah untuk melakukan penyesuaian subsidi listrik tersebut, masih dipertanyakan.
Dalam hal ini, pemerintah menggunakan data rumah tangga miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Dampak kebijakan subsidi tepat sasaran juga membuat banyak masyarakat yang akhirnya tidak mendapatkan haknya untuk disubsidi.
- Erick Thohir Tegaskan Arahan Kepada BUMN Beli Dolar AS Sesuai Kebutuhan, Bukan Memborong!
- PLN IP: PLTU Bengkayang Andal & Prima Dalam Memasok Listrik
- Libur Lebaran, Pembangkit Listrik EBT Milik PLN IP Dipastikan Andal
- PLN Siagakan Dua Lapis Pasokan Listrik di Masjid Raya Hasyim Asy'ari Saat Salat Idulfitri
- Dukung Infrastruktur EV Mudik Idulfitri, PLN Icon Plus Perkuat Konektivitas dan Digitalisasi
- Mudik Lebaran, PLN Indonesia Power Siap Penuhi Pasokan Listrik