Tanggul Lumpur Kritis, BPLS Perlu Dana Rp 168 M

Sunarso pun menyesalkan sikap PT MLJ yang tidak juga menepati janji untuk mendatangkan pompa baru, berupa tiga dredger dan empat semi-dredger. Padahal katanya, tambahan alat tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi luapan lumpur yang semakin mengganas.

Namun, kendati kondisinya demikina, Sunarso menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mengatasi luapan lumpur. Antara lain dengan cara mengarahkan lumpur ke arah timur, menjaga tanggul agar selalu dalam kondisi aman, serta membentuk tim pemantau pergerakan lumpur. Selain itu, dilaksanakan pula penerapan sistem siaga bencana serta pengaturan mekanisme pembuangan lumpur ke Kali Porong.

Sementara, menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Hardisoesilo mengatakan, pihaknya akan membantu BPLS, khususnya dalam masalah anggaran untuk mitigasi. Sebab katanya, usulan BPLS mengenai anggaran mitigasi itu ditolak oleh Departemen Keuangan dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.

"Komisi V DPR RI menyetujui pandangan BPLS bahwa mitigasi menjadi hal yang harus diutamakan. Sambil mitigasi dilakukan, peraturan-peraturan yang dipandang menghambat penanganan lumpur (juga) diupayakan untuk diubah atau diganti dengan yang baru," tambahnya. (rie/JPNN)