Tanggungan Kesehatan PNS 2014 Bertolak Belakang dengan Program BKKBN

Sementara itu, menurut Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Emil Salim, tidak ada keharusan untuk pemerintah menetapkan jumlah anak masyarakat Indonesia. Untuk itu, masyarakatlah yang menentukan jumlah anak yang akan dimiliki.

"Hal ini kembali kepada kepala keluarganya sendiri, demi kesejahteraan anak-anaknya," tuturnya.

Menurut Emil, dari pendapat para ahli, seseorang memiliki dua anak merupakan jumlah yang ideal dan bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini juga akan berimbas pada kesehatan perempuan. Kendati demikian, hal itu tidak boleh dipaksakan oleh pemerintah.

Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah harus memberikan fasilitas berupa rangsangan jika ingin program penekanan jumlah penduduk berhasil. Bukan berupa keputusan dengan paksaan. Pemerintah harus bisa meyakinkan bahwa kesehatan dan kesejahteraan keluarga jauh lebih penting dibandingkan manfaat kependudukan.

"Jika mempunyai dua anak maka akan lebih mudah untuk menyekolahkan mereka, dibandingkan 5-10 anak. Karena setiap orang tua mempunyai tanggung jawab, bukan pemerintah yang mengambil alih tanggung jawab orang tua," jelasnya.

Sebelumnya, pihak Kementerian Kesehatan sendiri juga mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dengan kebijakan baru yang ternyata bertolak belakang ini. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi hanya menegaskan bahwa ini adalah amanat undang-undang yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Mboi tidak bisa memberikan keterangan lebih atas hal tersebut. "Ya mau bagaimana lagi. Ini adalah peraturan yang harus dijalankan," ungkapnya. (mia)