Target Pajak Lebih Rendah, Tapi Realistis

Menurut Aris, KPP Mikro ini hanya ada lima di Indonesia sehingga diharapkan jadi percontohan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dia menjelaskan, KPP Mikro akan melayani permohonan pendaftaran NPWP, pengukuhan pengusaha kena pajak, cetak ulang NPWP, surat keterangan fiskal, dan surat keterangan bebas (SKB) pemotongan Pph.
"Jadi semakin dekat ke wajib pajak, cakupannya lebih luas," ujarnya.
Selain itu, kata Aris, DJP Sulselbartra memiliki 15 KPP. Sebanyak sepuluh di antaranya ada di Sulsel.
Pada 2016 lalu, penerimaan kurang maksimal karena belanja pemerintah kurang memuaskan.
Dia berharap, realisasi di 2017 bisa lebih baik dari tahun lalu.
Denga begitu, sektor penerimaan baru akan dioptimalkan, seperti pertanian dan perikanan.
"Kami berharap jumlah WP meningkat hingga satu juta, saat ini hanya 928 ribu WP," ujarnya. (dir/sbi)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) memasang target lebih rendah.
Redaktur & Reporter : Ragil
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Pramono Anung Bakal Kejar Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta
- AUKSI Lakukan Serah Terima Kantor Baru di Surabaya, Dorong Peningkatan PNBP
- Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Mobil Mewahnya yang Nunggak Pajak Rp70 Juta
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta
- Pramono belum Putuskan Penerapan PPBKB 10 Persen di Jakarta