Tarik Total Brimob Dari Papua

Untuk memperbaiki citra pemerintahan atas penyelesaian kasus HAM, Setara juga menyarankan agar ada audit investigative dana Otonomi khusus Papua. Audit tersebut, menurutnya penting untuk menghentikan praktik korupsi kolusi dan nepotisme. "KKN itu salah satu penyebab pelanggaran HAM. Harus dihentikan," tegasnya.

   

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution berterima kasih atas masukan dari LSM. Namun, kata Saud, penyelesaian Papua tak semudah yang dibayangkan. "Ada banyak faktor, salah satunya masukan dari kawan kawan sipil kita perhatikan," katanya.

   

Namun, usulan untuk meraik pasukan Brimob dari Papua belum akan dilakukan dalam waktu dekat. "Pergerakan dan mobilitas pasukan akan kita evaluasi, namun belum ada rencana itu (penarikan)," kata mantan Kadensus 88 Mabes Polri ini. (rdl/dim)