Taufik : Cukup Menteri, Tidak Perlu Presiden
Selasa, 12 Juli 2011 – 15:38 WIB
Taufik merasa prihatin. Untuk itu, perjuangan yang panjang dan melelahkan oleh eks karyawan PT DI yang dibantu oleh Komisi IX dan Banggar DPR, harusnya menjadi peluang agar hak para bekas karyawan itu bisa dibayarkan. "Dulu PT DI adalah salah satu industri raksasa, kebanggan kita. Tapi, sekarang mengapa raksasa seperti itu sampai ambruk. Itu tentunya hal yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama. Makanya, ke depan tidak perlu sampai presiden, cukup menteri terkait yang menyelesaikan ini," katanya.
Baca Juga:
Apalagi ini, kata dia, menunggu kemauan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, yang hanya tinggal membayarkan saja. Apalagi, pembayaran itu dapat dicicil. "Tanpa bunga, itu luar biasa," kata Sekjen PAN, itu.
Maka dari itu, ia kembali menegaskan, pimpinan DPR akan menyurati kementerian terkait, guna memperhatikan itu. "Selembar surat itu akan menjadi harapan dari ribuan karyawan. Tinggal bagaimana political will Menteri BUMN, terkait pembayaran hak karyawan ini. Menteri Keuangan sebenarnya sudah setuju," katanya.
"Pembahasan di DPR sudah final, tentu sekarang kementerian terkait harus memerhatikan aspirasi para bekas karyawan ini. Insyaallah kita perjuangkan betul-betul," ungkap Taufik. (boy/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR), Taufik Kurniawan, menegaskan untuk menuntaskan hak eks karyawan PT Dirgantara Indonesia,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- AHY Bilang Begini Soal Pembagian Kursi Menteri Pemerintahan Prabowo
- Temui SBY, Sudaryono Dapat Restu Demokrat untuk Pilgub Jateng?
- Paloh Sungkan Bahas Kursi Menteri, Drajad PAN: Beliau Paham Fatsun Politik
- Pernyataan Paloh yang Sungkan Minta Jatah Menteri Dianggap Basa-basi Politik
- KPU DKI Buka Pendaftaran PPS untuk Pilgub, Butuh 801 Orang
- Survei TBRC: Sudaryono Diyakini Mampu Membawa Perubahan Ekonomi Jawa Tengah