Tax Amnesty Berpeluang Jadi Celah Permainan Pegawai Pajak
Meski dirinya percaya terhadap DJP, namun dalam melihat reformasi birokrasi sepertinya belum sepenuhnya berjalan. Dia pun mengingatkan istilah, "zaman jahiliyah" yaitu era terkuaknya koruptor pajak, Gayus Tambunan.
Menurutnya, kejadian itu belum terlalu lama berselang. Bahkan kerap disebutkan oleh pihak perpajakan sendiri itu baru terjadi beberapa tahun lalu. "Sehingga kemungkinan muncul zaman jahiliyah itu bisa terulang kembali. " tandas Joy.
Dia melihat, justru tidak sepenuhnya zaman jahiliyah itu menjadi masa lalu. Karena jaraknya itu masih beberapa tahun yang lalu. Maka, wajib pajak sendiri perlua mewaspadai perlikau kotor tersebut.
"Karena yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah sungguh sudah terhapus (perilaku nakal fiskus)? Itu jadi tanda tanya besar. Dan itu harus diperbaiki melalui sistem," terang dia.
Dengan demikian, bagi Joy, masalah penghitungan tunggakan ini menjadi serius bagi peawai pajak, yang selama ini cenderung ditetapkan secara sepihak oleh pejabat pajak.
"Apakan kita sudah bisa challenge atau kita minta klarifikasi yang sesungguhnya (soal kebenara oenghitungan tunggakan)?" tegasnya.
Dia sendiri mengakui, masalah penghitungan tunggakan adalah masalah teknis. Tapi sesuai dengan janji dari DJP di setiap acara sosilaisasi, itu ada mekanisme klarifkasi. "Jadi dipastikan mekanisme bukan kompromi, tapi klarifikasi untuk dicari solusinya," pungkas Joy. (jpg)
JPNN.com JAKARTA - Ketua ASEAN Competition Institute, Joy Martua Pardede mengatakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) berpeluang menjadi celah permainan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menaker Ida Fauziyah Minta Mitra Industri Aktif Bantu Penempatan Lulusan BBPVP
- Daniel dari Anak Orang Biasa, Jadi Dokter hingga Bangun Startup
- Pemkot Depok Kenalkan Program DEPROK kepada Para Pelaku UMKM
- UMKM Perempuan di Tanah Air Perlu Dukungan, Mastercard dan OPPO Ambil Bagian
- Ma'ruf Amin Puji ISSF, Dinilai Sejalan dengan Pemerintah untuk Memajukan Desa
- Peran Mandiri Agen Diperkuat untuk Memperluas Inklusi Keuangan