Taxi Online Bikin Geger, Menteri Jonan Serahkan pada Dishub Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan bahwa dirinya tidak berwenang dalam pengurusan angkutan atau taksi berbasis aplikasi, yang saat ini sudah menjamur. Hal itu ditekankan Jonan menanggapi adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) pagi tadi.
Mereka berdemo karena merasa keberatan dengan maraknya angkutan illegal berpelat hitam, yang difasilitasi menggunakan aplikasi. Sehingga bisa diakses dengan mudah secara online dan merugikan keberadaan taksi legal.
"Pengurusan taksi ada di Dishub DKI, bukan di saya," ujar Jonan di Jakarta, Senin (14/3) malam.
Mantan direktur utama PT KAI ini menambahkan, bahwa sebelum keberadaan taxi online dikeluhkan, pihaknya sudah meminta supaya mereka segera mengesahkan izin supaya legal. Hanya saja, yang Jonan heran sampai saat ini mereka tidak bergerak.
"Setahun yang lalu, ada perwakilan dari Uber Taxi datang ke saya. Saya minta mereka untuk urus perizinan, tapi kok sampai sekarang nggak diurus. (Keberadaan angkutan aplikasi atau online) nggak ada masalah sama sekali, yang kami masalahkan sarananya harus terdaftar sebagai kendaraan umum," tandas Jonan. (chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- World Safety Day 2025: IWIP Perkuat Budaya K3 di Lingkungan Kerja
- Manfaatkan Fasilitas SKA, Beragam Produk Asal Majalengka Tembus Pasar Mancanegara
- Lippo Karawang Siapkan Hunian dan Komersial Terbaru, Cek di Sini Harganya
- Peluncuran COCOBOOST di Ajang Mizone Active Zone Seru
- Investasi di Bidang SDM Bikin Bank Mandiri Raih Predikat Champion of the Year dan 12 Penghargaan Bergengsi
- Bea Cukai Gagalkan Distribusi Rokok Ilegal Senilai Hampir Rp 2 Miliar, Ini Kronologinya