TB Hasanuddin Soroti Kejahatan Kemanusiaan Mengerikan di Afghanistan

Namun, Irak telanjur hancur dan begitu banyak rakyatnya menjadi korban dari serbuan militer koalisi pimpinan Amerika Serikat tersebut.

"Pasukan yang seharusnya melindungi HAM warga sipil justru melanggar. Ada ketimpangan ketika negara maju mengirimkan pasukan ke negara berkembang atau negara miskin, berulangkali terjadi pelanggaran dengan korban rakyat sipil di negara berkembang atau negara miskin. Akan tetapi oknum prajurit yang melakukan kejahatan atau pelanggaran justru dilindungi ketika kembali ke negara asalnya,” kata TB Hasanudin.

Terpisah, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, Australia harus menuntaskan investigasi terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan prajurit pasukan khusus mereka di Afghanistan.

Dalam sebuah konflik bersenjata, hukum HAM internasional mengenal adanya pembedaan yakni kombatan dan nonkombatan.

“Warga sipil adalah bagian dari nonkombatan yang harus dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran sengketa bersenjata. Pembunuhan terhadap 39 warga sipil Afghanistan oleh tentara Australia adalah pelanggaran HAM internasional," ujar dia.

"Di sisi lain, kasus tersebut juga menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam menyikapi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan prajurit TNI di dalam negeri. Seperti kasus penembakan Pendeta Yeremia di Kabupaten Intan Jaya,” kata Al Araf dalam pesan singkatnya kepada awak media, Minggu.

Sementara itu, anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten Bidang Kerjasama Luar Negeri Sukron Makmun mengatakan, dalam keadaan perang tidak dibenarkan membunuh warga sipil.

“Mengacu pada hukum Islam, di dalam perang ada hal yang harus dihindari yakni membunuh anak, wanita, warga lanjut usia, dan menghancurkan tempat ibadah. Tindakan membunuh sesama kombatan pun tidak boleh melampaui batas seperti merusak tubuh lawan. Kehormatan lawan pun harus dijaga,” kata pria yang 14 tahun hidup di Timur Tengah itu.