TB Hasanudin Curiga Ada yang Takut Bakamla jadi Besar
Sementara rencananya dalam APBN Perubahan 2016 yang akan datang, kemenkeu tidak memproyeksikan sama sekali adanya penambahan untuk Bakamla. Sementara BIN direncanakan akan mendapat penambahan sebesar Rp 500 miliar menjadi Rp 2 triliun lebih.
"Operasi intelejen memang perlu. Tapi demi kedaulatan negara, operasi keamanan laut menjadi prioritas pemerintah," ungkap Hasanuddin.
Melihat dari fakta itu, Hasanuddin berpendapat tidak adanya pengalokasian anggaran kemenkeu di sektor penegakan hukum dan keamanan laut, adalah contoh ketidakmampuan menyelaraskan dengan pemikiran Presiden Jokowi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Sebab, Bakamla dalam memberantas perdagangan gelap dan illegal fishing justru mampu meningkatkan pendapatan negara. Dia menjelaskan, perang terhadap penyelundupan yang dilakukan Bakamla dapat mengoptimalkan penerimaan negara ratusan triliun, salah satunya dari penerimaan Bea dan Cukai. Dengan demikian, pembangunan yang sudah direncanakan presiden untuk kesejahteraan rakyat dapat berjalan cepat.
"Kemenkeu harus paham Bakamla ini 'profit center' juga buat negara. Tampaknya ada pihak-pihak yang takut dengan besarnya Bakamla serta operasi-operasinya, maka dicari akal dengan dilemahkan anggarannya," pungkas politikus PDI Perjuangan ini. (boy/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, perintah Presiden Joko Widodo kepada Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Luhut Beri Saran untuk Prabowo: Beli Kapal Riset dengan Peralatan Canggih
- Jangan Lupa ya, Pendaftaran CPNS 2024 Mulai Hari Ini
- ICTR: Perdagangan Karbon Harus Bebas dari Praktik Greenwashing
- Ngeri, Lewat Proyek Fiktif Saja, Anak Usaha Telkom Ini Bisa Korupsi Ratusan Miliar
- Sekjen DPR Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Korupsi Rumah Jabatan Legislator
- Begini Klarifikasi Tim Hukum Mohindar Terkait Merek Polo Ralph Lauren