Tekan Kuota BBM Hingga Kabupaten/Kota

Selain itu, lanjut Andy, untuk meredam lonjakan konsumsi BBM, BPH Migas juga akan memperketat alokasi BBM subsidi per sektor pengguna, misalnya rumah tangga, transportasi umum, nelayan, pertanian, perikanan, serta usaha mikro. "Kelompok itulah yang nanti jadi prioritas," ucapnya.

   

Sementara dari Kementerian ESDM, Dirjen Migas Evita H. Legowo mengatakan, saat ini berbagai skema pengaturan BBM subsidi memang terus digodog, baik yang menggunakan smart card, aturan untuk kendaraan dinas, maupun perubahan warna pelat mobil. "Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar aturan yang nanti dikeluarkan benar-benar tepat," ujarnya.

   

Evita menyebut, dari berbagai skema pengaturan yang tengah dibahas, skema yang paling mungkin diterapkan dalam waktu dekat adalah pelarangan kendaraan dinas pemerintah mengonsumsi BBM subsidi. "Kalau untuk skema yang lain, mungkin butuh waktu. Tapi kalau untuk mobil dinas, bisa dilakukan dalam waktu dekat," jelasnya. (owi)