Terbitkan Aturan Pembentukan Komite Pengawas Ketenagakerjaan

Lebih jauh menteri yang juga Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan, pihaknya akan meminta masukan dari komite dalam rangka menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan.  "Maka itu diharapkan nantinya dapat memperkuat pengawasan ketenagakerjaan serta  memperbaiki sinergi dan koordinasi pusat dan daerah di bidang ketenagakerjaan, yang selama ini terputus sejak otonomi daerah," imbuhnya. (Cha/jpnn)