Terima Gratifikasi Rp 469,4 M, Bu Rita Terancam 20 Tahun Bui

Terima Gratifikasi Rp 469,4 M, Bu Rita Terancam 20 Tahun Bui
Rita Widyasari memakai baju tahanan KPK. Foto: Miftah/Jawa Pos/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mulai duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Perempuan kelahiran 7 November 1973 itu didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 469,4 miliar.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin menerima gratifikasi terkait sejumlah perizinan. Gratifikasi itu disebut diberikan oleh sejumlah pihak.

"Terdakwa menerima gratifikasi dari para permohonan perizinan dan para rekanan pelaksana proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kukar, serta dari Lauw Juanda Lesman," kata JPU Fitroh Rohcahyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).

Dalam dakwaan disebutkan, Rita usai terpilih menjadi bupati Kukar periode 2010-2015 meminta Khairudin yang juga tim pemenangannya di pilkada untuk mengondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan pemerintah setempat. Selanjutnya, Khairudin menyampaikan kepada para kepala dinas di Pemkab Kukar agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan rekanan.

Uang yang terkumpal akan diambil alih oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto. Keempat orang itu merupakan anggota tim pemenangan Rita pada Pilkada Kukar.

Beberapa perizinan yang terkait dengan penerimaan gratifkasi antara lain penerbitan surat keputusan kelayakan lingkungan (SKKL) dan izin lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah. Besarnya Rp 2,5 miliar.

Ada pula penerimaan uang sebesar Rp 3,2 miliar secara bertahap pada tahun 2016 dari rekanan pelaksana proyek pada RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Gratifikasi lainnya berupa uang Rp 200 juta dari penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Rita dan Khairudin juga didakwa menerima uang dari penjualan PT Gerak Kesatuan Bersama yang memperoleh izin pertambangan seluas 2 ribu hektare. Nilainya Rp 250 juta.

Bupati Kukar Rita Widyasari mulai duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Dia didakwa menerima gratifikasi Rp 469,4 miliar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News