Terkait PPPK, Andre Garu: MenPAN-RB Jangan Paksa Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Andre Garu meminta MenPAN-RB tidak membebani daerah dalam hal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Jika PPPK membebani daerah dan Menteri (MenPAN-RB, red) paksa daerah untuk bayar berarti menterinya tidak mampu, mundur saja,” kata Andre Garu kepada JPNN via telepon dari Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (23/1).
Menurut Andre, MenPAN-RB harus lebih paham kondisi daerah sebelum mengambil kebijakan. Sebab, tidak semua daerah mempunyai kemampuan keuangan yang cukup untuk mengangkat pegawai.
Dia menegaskan PNS itu adalah Korps Pegawai Republik Indonesia sehingga sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. “Daerah sebenarnya tidak perlu terima,” katanya.
Menurut Andre, selain membahas masalah pengangkatan PPPK, MenPAN dan Menteri Keuangan juga perlu membahas berkaitan dengan perbaikan gaji PNS.
“Bagimana etos kerja PNS baik kalau gajinya rendah,” katanya.(fri/jpnn)
Anggota DPD RI Andre Garu meminta MenPAN-RB tidak membebani daerah dalam hal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Redaktur & Reporter : Friederich
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu
- Honorer 8 Tahun Bekerja Ikut Seleksi PPPK, Dicoret gegara Tergiur Uang Haram
- Persaingan Ketat Seleksi PPPK Tahap 2, Ini Datanya, Tetap Semangat ya
- Soal Jadwal Pengangkatan CPNS & PPPK 2024, Pak Alim Sanjaya Beri Penjelasan Begini
- Sudah Ada yang Masuk Daftar Hitam, Tak Bisa Daftar CPNS & PPPK