Terpidana Korupsi Laporkan Amir Syamsuddin ke Komnas HAM

SK tertanggal 16 November ini, menurut Roni, seharusnya mengikuti aturan hukum lebih tinggi sebab ketentuan dan syarat-syarat pembebasan bersyarat masih mengacu kepada PP No 28 Tahun 2006 tetang Perubahan atas PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Permen Hukum dan HAM No M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pemberlakuan SK tanggal 16 November juga menggugurkan hak Hasan Basri mendapat pembebaasn bersyarat, yang sebelumnya telah diputuskan Menkum HAM Patrialis Akbar sesuai SK Menkum HAM No PAS-81.PK.01.05.06 tahun 2011 tentang Pembebasan Bersyarat yang belum dilaksanakan.

"Jadi SK No M.HH-16.PK.01.05.04 tahun 2011 tanggal 16 November 2011 itu berlaku surut. Seharusnya berlaku bagi yang belum mendapatkan atau belum melaksanakan pembebasan bersyarat. Sedang Pak Basri sudah melaksanakan pembebasan bersyarat," tegas Roni.

Selain itu, pencabutan bebas bersyarat Hasan Basri tak sesuai prosedur karena bukan merupakan usulan dari bawah yakni Badan Pemasyarakatan, Kanwil Hukum dan HAM Kaltim, dan Dirjen Pemasyarakatan.

Usulan pencabutan bebas bersyarat, tambah Roni, juga tak didasari Permenhuk HAM No 01.PK.04.10 Tahun 2007. Disebutkan, napi yang dicabut pembebasan bersyaratnya jika mengulangi tindak pidana, menimbukan keresahan dalam masyarakata atau melanggar ketentuan tentang peklaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. "Tak ada satupun dilanggar Pak Basri," tegas Roni.