Thomas Lembong Luncurkan Program Klik di Batam

jpnn.com - jpnn.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meluncurkan perluasan Implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) tahap II di wilayah Kepri, Jumat (3/2) pagi.
Implementasi KILK itu merupakan terobosan sinergis Pemerintah Pusat dan Daerah untuk percepatan layanan perizinan kepada investor
Ini juga sebagai fasilitas proyek-proyek sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.
"Ini terobosan pemerintah untuk manarik Investor. Di Kepri ada lima kawasan Industri yang mendapatkan program KILK ini," ujarnya seperti diberitakan Batam Pos (Jawa Pos Group) hari ini.
Peluncuran dilakukan di depan Wisma Batamindo, Mukakuning, Seibeduk dan dihadiri oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Wali kota Batam Muhammad Rudi, Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro dan Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian.
Lima kawasan tersebut empat diantaranya di wilayah kota Batam dengan total luas lahan yang tersedia sekitar 326,4 hektare yakni kawasan Industri Batamindo Industrial Park (326,4 ha), Kawadan Industri Bintan Industrial Park II (61,4 ha), kawasan Industri Kabil Intergrated Industrial Park (142,5 ha) dan kawasan Induistrial West Point Maritime Industrial Park (102,5 ha).
"Satu lagi di kabupaten Bintan yakni kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate Lobam lahan yang tersedia sekitar 229,6 hektare," ujar Thmas.
Fasilitas KILK ini kata mantan Menteri Perdagangan tersebut akan membantu para investor untuk mudah berinvestasi di dalam negeri karena tidak mensyaratkan batasan minimal nilai investasi ataupun jumlah tenaga kerja dalam kawasan Industri yang ditentukan pemerintah itu.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meluncurkan perluasan Implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) tahap
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Ini Salah Satu Pilihan Investasi Optimal di Tengah Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Bertemu Menkeu AS, Menko Airlangga Bahas Tarif Resiprokal hingga Aksesi OECD
- Tak Risau, Sri Mulyani Sebut Rupiah Sejalan dengan Perekonomian Domestik
- Sepakat dengan IMF, Ekonom Bank Mandiri Sebut Indonesia Salah Satu Pusat Ekonomi Dunia