Selasa, 20 November 2018 – 12:58 WIB

Tidak Ada Negara Ketiga Yang Mau Menerima Pengungsi Manus Island

Senin, 07 Mei 2018 – 14:00 WIB
Tidak Ada Negara Ketiga Yang Mau Menerima Pengungsi Manus Island - JPNN.COM

Menteri Dalam Negeri Australia Petter Dutton mengatakan pengungsi di Manus Island yang tidak dimukimkan ke Amerika Serikat akan tetap berada di Papua Nugini, dan tidak ada negara ketiga lain yang akan mau menerima mereka.

Pemerintah Australia sebelumnya sudah mencapai persetujuan dengan pemerintah Amerika Serikat bagi pemukiman 1200 pengungsi, namun masih belum jelas apakah semua angka itu akan dipenuhi.

Mereka yang tidak dimukimkan kembali akan tetap berada di Papua Nugini sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah pimpinan PM Kevin Rudd di tahun 2013, kecuali ada negara ketiga yang mau menerima.

Partai oposisi Partai Buruh menyerukan kepada pemerintah partai koalisi untuk merundingkan pemukiman lain, namun Dutton mengatakan ini bukanlah opsi realistis yang bisa dilakukan.

"Mari kita bersikap realistis, ketika Partai Buruh berbicara sebuah negara ketiga, negara itu tidak ada." katanya.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) sudah berbicara dengan banyak negara selama bertahun-tahun, namun tidak ada terobosan yang terjadi.

Australia sebelumnya juga sudah mencapai persetujuan dengan Kamboja, namun sejauh ini hanya tiga orang yang berhasil dimukimkan di sana.

Peter Dutton mengatakan stafnya terus berusaha mencari alternatif namun prospeknya untuk berhasil kecil sekali.

"Orang tidak ada yang begitu saja mau menerima dan menyediakan tempat. Itu realitanya." kata Dutton.

"Sehubungan dengan warga Iran yang berada di Manus atau Nauru, Teheran tidak mau mengeluarkan dokumen perjalanan bagi orang-orang ini kecuali mereka kembali dengan sukarela ke sana."

Dutton telah berulang kali menolak tawaran pemukiman di Selandia Baru, dengan mengatakan itu hanya akan memulai kembali perdagangan manusia.

Dia menggunakan contoh apa yang dilakukan pemerintah Malaysia pekan lalu yang menghentikan usaha penyeludupan manusia yang canggiih, dengan menahan 131 warga Sri Lanka yang sedang dalam perjalanan ke Australia dan Selandia Baru.

"Apakah mereka bermaksud pergi ke Selandia Baru bukanlah masalah, mereka mendengar pesan bahwa Selandia Baru adalah daerah yang mungkin mau menerima mereka." kata Dutton.

"Selandia Baru akan dipasarkan sebagai destinasi yang akan menerima."

Pemimpin oposisi Bill Shorten sebelumnya sudah mendesak agar Perdana Menteri Malcolm Turnbull mempertimbangkan tawaran dari Selandia Baru, dengan mengatakan hal tersebut tidak akan membuat para penyeludup manusia melakukan kegiatan lagi.

"Australai tidak akan dan tidak boleh menjadi opsi bagi pemukiman kembali, namun adalah tanggung jawab Turnbull unutk bekerja sama dengan negara lain bagi opsi pemukiman kembali." kata Shorten di bulan November tahun lalu.

Hari Senin (7/5/2018) Peter Dutton mengatakan Selandia Baru adalah negara dimana penduduknya bisa bermigrasi ke Australia tanpa visa, dan akan membuat jadi destinasi yang menarik bagi penyeludup manusia.

"Sulit untuk mengirimkan pesan seperti ini kepada Partai Buruh, mereka tidak mengerti perbedaan Selandia Baru dan negara lain di dunia." kata Dutton lagi.

Perubahan kebijakan bagi berpengaruh buruk

Komandan pasukan perlindungan perbatasan Vice-Marshal Stephen Osborne, tampaknya mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah sekarang.

"Operasi Kedaulatan Perbatasan sejauh ini berhasil. Sudah hampir empat tahun tidak ada kejadian, dan dibangun dengan struktur yang jelas." katanya.

"Bila kita mengubah struktur tersebut, saya memiliki beberapa keberatan, dan untuk sementara itu saja."

Partai Buruh akan membicarakan usulan perubahan kebijakan perlindungan perbatasan ini dalam konprensi nasional bulan Juli mendatang.

Salah satu usulan adalah mereka yang tiba tidak resmi harus ditahan tapi tidak melebihi 90 hari, namun ini juga tidak berlaku bagi mereka yang ditahan di luar Australia.

Menteri Imigrasi Bayangan dari Partai Buruh Shayne Neumann kembali meminta kepada pemerintah Federal untuk mempertimbangkan kesepakatan dengan Selandia Baru.

"Bila pemerintah mampu berunding dengan Amerika Serikat, mereka juga bisa melakukan perundingan dengan Selandia Baru." kata Neumann.

Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini

 
SHARES
Komentar