Tiga Jaksa Nakal di Kaltim Belum Dipidanakan

JAKARTA- Kejaksaan Agung belum akan memidanakan tiga jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim yang diduga memeras saksi dan tersangka korupsi di Kaltim. Sikap ini menurut Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Marwan Effendy, merupakan keputusan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono saat menjatuhkan sanksi pencopotan terhadap ketiganya sekitar 2 pekan lalu. "Karena itu (pencopotan) yang disetujui pimpinan (Plt Jaksa Agung)," ucap Marwan  di gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (5/11).

Pencopotan dari jabatan struktural, lanjut Marwan, merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan pada Asisten Pidana Khusus Baringin Sianturi, Asisten Intelijen Amsir Huduri, dan Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Eko Nugroho. Meski telah dicopot, tambah dia, sesuai aturan yang ada, pihaknya masih memberi kesempatan ketiganya untuk membela diri dengan cara mengajukan keberatan terhadap sanksi yang sudah dijatuhkan. "Keberatan mereka sudah kita terima dan sedang dikaji. Alasan mereka tidak terbukti (memeras), tapi menurut pemeriksa (inspektorat JAM Was) terbukti," ungkap mantan JAM Pidana Khusus (JAM Pidsus) ini

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung (Kapuspenkum) Babul Khoir Harahap mengungkapkan, tindakan Baringin, Amsir, dan Eko masuk kualifikasi perbuatan tercela karena menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya, sebagaimana yang diatur Pasal 4 angka 1 dan angka 8 PP No 53 Tahun 2010 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil. Dari hasil pemeriksaan JAM Was, ketiganya diduga meminta sejumlah uang pada Dirut  Bankaltim (BPD Kaltim), saat menangani kasus mark-up yang terjadi di bank tersebut.

Mantan Wakajati Sumatera Utara ini mengaku belum tahu siapa pejabat pengganti Baringin dan Amsir. Babul juga tak tahu berapa nilai uang yang diminta. "Perbuatan menerimanya belum, jadi belum bisa disampaikan kecuali nanti sudah final. Baru saya sampaikan," tambah Babul, saat menggelar jumpa pers Jumat sore.