Tim Sukses Tak Perlu Saling Berhadapan

Sebab, kata dia, suara yang tergambar dalam hasil quick count sejumlah lembaga, termasuk real count, yang dilakukan tim pemenangan adalah amanat rakyat yang harus dijaga. ’’Ini yang sekarang kami konsentrasikan. Relawan kami kembali kami kerahkan untuk melakukan pengawasan,’’ ujar Tjahjo.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sesaat setelah pencoblosan pada 9 Juli lalu menegaskan pentingnya menjaga komitmen siap menang siap kalah. Saat itu, di kediamannya, Mega menyatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan imbauan kepada para pendukung untuk menahan diri merayakan kemenangan.   

Hasyim Muzadi, pengarah Tim Pemenangan Nasional Jokowi-JK, pun memberikan penekanan bahwa kunci mengendurkan ketegangan di tingkat elite beberapa waktu terakhir adalah kesabaran para kontestan untuk menunggu keputusan resmi KPU. ’’Sebenarnya tim sukses pasangan capres-cawapres tidak perlu berhadap-hadapan. Apalagi karena berita di televisi terkait hasil quick count,” kata Hasyim.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga kembali memberikan imbauan terkait dengan pengawasan perhitungan suara di KPU. Untuk memastikan proses rekapitulasi suara berlangsung lancar, SBY pada Jumat (11/7) menghubungi Ketua KPU Husni Kamil Manik melalui telepon. Dalam pembicaraan tersebut, dia memberikan saran kepada KPU agar melibatkan dua pasangan capres-cawapres dalam proses tersebut.

Sebab, kata SBY, sekalipun kedua pasangan calon itu telah berjanji ikut menjaga keamanan dan ketertiban penghitungan suara oleh KPU, pihaknya menyadari persoalannya tidak sesederhana itu. Potensi konflik masih ada.

’’Nanti ada opini di sana sini. Misalnya, perhitungan KPU memenangkan pasangan mana pun dianggap oleh yang kalah tidak kredibel dan bahkan mengancam akan ada aksi rakyat. Karena itu, saya memiliki saran agar KPU mengajak, mengundang, melibatkan kedua pasangan untuk ikut mengawasi perhitungan yang dilakukan KPU sejak awal,’’ kata SBY kepada Husni dalam video YouTube yang diunggah di akun Twitter SBY, @SBYudhoyono.

SBY melanjutkan, hal itu penting untuk meminimalkan konflik pasca pengumuman hasil real count oleh KPU pada 22 Juli mendatang. Selain itu, hal tersebut membuktikan bahwa penghitungan suara oleh KPU berlangsung transparan dan akuntabel. Dengan begitu, saat pengumuman hasil real count, dua pasangan diharapkan mampu menerima hasilnya dengan lapang dada.

Dalam penghitungan suara, netralitas kepala daerah juga menjadi penting. Mendagri telah membuat surat edaran yang meminta kepala daerah tidak memengaruhi hasil rekapitulasi suara di daerahnya.