Tim Tabur Kejaksaan Agung Beraksi Lagi, Buron Kasus Pembalakan Liar Ini Akhirnya Dijebloskan ke Penjara

Tim Tabur Kejaksaan Agung Beraksi Lagi, Buron Kasus Pembalakan Liar Ini Akhirnya Dijebloskan ke Penjara
Gedung Kejaksaan Agung. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Tim Tangkap Buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menangkap Buron kasus Tindak Pidana Mengangkat atau Memiliki Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau pembalakan liar (illegal loging) Prasetyo Gow (60), di Kawasan Kemayoran, Jakarta Utara.

Kapuspen Kejagung Leonard Eben Ezer Simajuntak menjelaskan bahwa Prasetyo Gow merupakan terpisana yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat.

"Terpidana Prasetyo Gow diamankan di The Royal Spring Hill Residence, Jl. Benyamin Suaeb, Pademangan Tim, Kemayoran di Jakarta Utara," kata Leonard dalam keterangannya Kamis (22/4).

Leonard menjelaskan kalau yang bersangkutan telah dijatuhkan hukuman Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2370 K/PID/2005 Tanggal 28 Juli 2006, yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengangkat atau Memiliki Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sejak 2005.

"Mengangkat atau Memiliki Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan oleh karenanya Terpidana Prasetyo Gow dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun serta dihukum membayar denda sebesar Rp 200.000.000 subsidiair 5 (lima) bulan kurungan," terangnya.

Akan tetapi sejak 2005 keluarnya putusan MA yang berkekuatan hukum tetap, Prasetyo Gow lantas melarikan diri dengan beragam upaya seperti operasi plastik dan memakai nomor luar negeri guna memuluskan pelariannya.

"Mengubah bentuk wajah pada hidung dan rahang dengan cara operasi plastik di Jakarta serta menggunakan nomor telepon luar negeri, Singapura," terang Leonard.

Berawal pada Hari Jumat 17 September 2004, terdakwa sebagai pemilik Tempat Penumpukan Kayu (TPK) Lalang Lestari yang terletak di Sungai Awan Desa Sukaharja, Kabupaten Ketapang, didatangi masyarakat untuk menjual kayu olahan milik masyarakat yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Leonard menjelaskan kalau yang bersangkutan telah dijatuhkan hukuman Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2370 K/PID/2005 Tanggal 28 Juli 2006

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News