TNI Bantu Perbaiki Pantura, Tanggung Jawab Tetap di PU

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Djoko Murjanto mengatakan penanganan tanggap darurat jalan nasional yang rusak akibat banjir dan longsor tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU), meskipun saat ini pelaksanaan di lapangan dibantu pasukan TNI. Menurutnya TNI membantu lebih kepada tenaga kerja di lapangan, sedangkan aspek teknis tetap dibawah kendali Kementerian PU.

"TNI bantu dari segi tenaga lapangannya, bahan material dari kita, alat juga dari kita, ataupun kalau alat dari mereka hitungannya kita sewa punya mereka," kata Djoko di Jakarta, Rabu (12/2).

Djoko mengakui bahwa bantuan personil TNI di lapangan sangat membantu proses perbaikan tanggap darurat jalan nasional yang rusak khususnya di jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Untuk Pantura ruas Jawa Barat (Jabar) setidaknya ada 100 pasukan TNI yang membantu di lapangan, sedangkan di ruas Jawa Tengah (Jateng) disiagakan 300 pasukan TNI.

"Setiap tim di lapangan minimal ada dua orang dari Bina Marga. Yang kerja mereka, leadernya tetap dari PU," ujar Djoko.

Bantuan tenaga kerja TNI di lapangan dilakukan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan instruksi usai Sidang Kabinet pada pekan lalu. Pengerahan bantuan tenaga TNI sendiri hanya berlangsung selama 18 hari masa penanganan tanggap darurat. Sementara untuk penanganan permanen yang akan mulai dilakukan pada awal Maret akan sepenuhnya dikerjakan Ditjen Bina Marga.

"Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Adriananda menyatakan, banjir telah menyebabkan 4 ribu lubang di Pantura Jabar dan 8 ribu lubang di Pantura Jateng. Masa tanggap darurat yang telah dilakukan lebih dari dua minggu berhasil menutup 35 persen dari lubang yang ada.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa kebutuhan dana tanggap darurat mencapai Rp 274 miliar yang diambil dari dana pemeliharaan rutin Bina Marga. "Pakai dana rutin karena hanya untuk lubang saja, cost tidak besar. Dari total kebutuhan dana tanggap darurat baru kita pakai sekitar 20 persennya," terang Adriananda.

Adriananda menambahkan bahwa penanganan permanen yang direncanakan mulai awal Maret nanti, dikerjakan bersamaan dengan pelaksanaan program reguler Ditjen Bina Marga. Program tersebut akan berlangsung hingga akhir Juni tahun ini, untuk kemudian sejenak digunakan kendaraan arus mudik lebaran.