Tok! Firli Bahuri Dinyatakan Bersalah, tetapi Hukumannya Ringan Banget
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) KPK memutuskan Firli Bahuri terbukti melakukan pelanggaran etik terkait gaya hidup mewah penggunaan helikopter dalam perjalanan pribadinya.
Namun demikian, Dewas KPK menjatuhkan hukuman ringan kepada ketua lembaga antirasuah itu.
"Menyatakan terperiksa bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Karena tidak mengindahkan kewajiban, menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan komisi dan menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan putusan pelanggaran etik itu di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/9).
Aturan itu, kata Tumpak, diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf N dan Pasal 8 Ayat 1 Huruf F Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
Firli dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis dua. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020, sanksi teguran tertulis dua berlaku selama enam bulan.
Selama enam bulan, Firli tidak bisa mengikuti program promosi, mutasi, rotasi maupun pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.
"Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis dua, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar terperiksa sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi," tegas Tumpak.
Dalam mengadili dugaan pelanggaran kode etik terhadap Firli, Dewan Pengawas mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, Firli dinilai tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan.
Dewas KPK memutuskan Firli Bahuri terbukti melakukan pelanggaran etik terkait gaya hidup mewah penggunaan helikopter dalam perjalanan pribadinya.
- KPK Diminta Menindaklanjuti Laporan JATAM Terkait Menteri Bahlil
- KPK Tetapkan Bupati Nonaktif Meranti Muhammad Adil Tersangka TPPU
- Usut Kasus Korupsi di Hutama Karya, KPK Periksa 5 Kantor Jasa Penilai Publik
- KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya, Sejumlah Bukti Kasus Korupsi Diamankan
- Usut Pencucian Uang Hasbi Hasan, KPK Cegah Seorang Artis ke Luar Negeri, Siapa?
- Begini Hukuman Dewas kepada Plt Karutan KPK yang Terima Uang Tutup Mata dari Tahanan